12.07.2015 Views

Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Kebijakan Desentralisasi Fiskal <strong>dan</strong> Pengelolaan <strong>Keuangan</strong> DaerahBab Vdi beberapa daerah sangat dominan. Pendapatan daerah yang berasal dari pemerintahpusat tersebut sebagian besar, kecuali DAK, diberikan dalam bentuk block grant, sehinggadaerah dapat mengalokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Hal ini sejalan denganprinsip otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah.Selain <strong>dan</strong>a APBN yang dialokasikan ke daerah, setiap pemerintah daerah dapatmemungut PAD sebagai bagian dari pendapatan daerah. Proporsi PAD terhadappendapatan daerah terus menunjukkan kecenderungan naik, dari 33,9 persen pada tahun2000 menjadi 50,2 persen pada tahun 2005. Proporsi PAD terhadap realisasi totalpendapatan daerah pada konsolidasi APBD seluruh kabupaten/kota justru menunjukkankecenderungan meningkat, dari 6,8 persen pada tahun 2000 menjadi 9,0 persen padatahun 2005. Kenaikan proporsi PAD terhadap APBD tersebut dapat dikatakan sebagaikeberhasilan pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan di daerahnya. Adapunpeta sebaran perolehan realisasi PAD seluruh provinsi di Indonesia dtunjukkan pada Grafik V.11.Grafik V.11Peta PAD se-Provinsi di Indonesia, Tahun 2006 *)10.000,009.000,008.000,007.000,00JENISJENISPADPADTOTALTOTALTERTINGGITERTINGGITERENDAHRATA-2TERENDAHNilai % RATA-2 Daerah Nilai % Daerah Nilai NilaiNilai % Daerah Nilai Daerah Nilai Nilai1. Pajak Daerah1. Pajak Daerah28.950,128.950,175,475,4877,3877,3DKIDKI7.400,07.400,025,625,6GorontaloGorontalo8,08,00,00,02.2.RetribusiRetribusiDaerahDaerah5.165,05.165,013,513,5156,5156,5JatengJateng953,3953,318,518,5IrjabarIrjabar3,43,40,10,13.3.PADPADLainnyaLainnya4.274,24.274,211,111,1129,5129,5DKIDKI757,2757,217,717,7GorontaloGorontalo10,610,60,20,2TotalTotalPADPAD(1+2+3)(1+2+3)38.389,438.389,4100,0100,01.163,31.163,3DKIDKI8.597,58.597,522,422,4IrjabarIrjabar38,138,10,10,1miliar rupiah6.000,005.000,004.000,003.000,002.000,001.000,000,00DKIJatimJabarJatengSumutBantenKaltimBaliRiauSulselSumselKalselSumbarYogyakartaLampungKalbarJambiNTBKep RiauNTTSulutBabelKaltengSultenggBengkuluNADMalukuSultengSulbarMalutGorontaloPapuaIrjabar*) Data mencakup 29 Propinsi <strong>dan</strong> 316 Kabupaten / KotaPajak Daerah Retribusi Daerah PAD LainnyaSumber: Departemen <strong>Keuangan</strong>, data diolahDari Grafik V.11 tersebut didapatkan gambaran bahwa komposisi PAD sebagian besardiperoleh dari pajak daerah sebesar 76,4 persen, se<strong>dan</strong>gkan PAD tertinggi pada tahun2006 adalah Provinsi DKI Jakarta mencapai Rp8,7 triliun <strong>dan</strong> terendah di Provinsi Irjabar,yaitu sebesar Rp88,1 miliar.NK <strong>dan</strong> <strong>RAPBN</strong> <strong>2008</strong>V-17

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!