Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan DaerahBab Vitu, ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pelayanan minimal jugamenjadi syarat mutlak dalam penilaian usulan pembentukan daerah baru.Secara umum, arah kebijakan penataan daerah akan lebih ditekankan pada prinsipefisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menempuhlangkah-langkah sebagai berikut:a. Menyusun instrumen persyaratan pembentukan daerah otonom yang berorientasikepada peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan rakyat denganmempertimbangkan aspek-aspek demokratisasi, pertahanan dan keamanan, danseterusnya;b. Menyusun instrumen evaluasi yang tepat untuk mengetahui kemampuan daerahotonom dan efektivitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara terprogram untuk mengetahuiperkembangan kemampuan daerah otonom dan efektivitas dalam memberikanpelayanan kepada masyarakat;d. Merancang skenario pembinaan terhadap daerah-daerah otonom sesuai dengan hasilevaluasi;e. Merancang pola kelembagaan yang berbasis pelayanan, dalam arti tidak setiap daerahotonom harus membentuk sendiri-sendiri kelembagaan dalam memberikanpelayanan kepada masyarakat, akan tetapi dapat pula melaksanakan kerjasama antardaerah dengan membentuk kelembagaan yang jangkauannya tidak terbatas padasatu daerah otonom tertentu.Dengan demikian, diharapkan tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah dandesentralisasi fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendekatkanpelayanan masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah dapat tercapai.5.2.7. Pengalihan Dana Dekonsentrasi dan TugasPembantuan ke DAKDana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dipergunakan untuk mendanaiprogram/kegiatan yang menjadi urusan daerah dialihkan secara bertahap ke dalam DAK,sesuai dengan amanat UU Nomor 33 Tahun 2004. UU Nomor 33 Tahun 2004 antaralain menjelaskan terminologi dan keberadaan dana dekonsentrasi dan dana tugaspembantuan. Disebutkan bahwa dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBNyang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang mencakup semuapenerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasukdana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Dana tugas pembantuanadalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakupsemua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.Dengan demikian, pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dapat dikatakansebagai salah satu bentuk pendanaan sektoral di daerah yang sistem pengalokasiannyadilakukan setelah adanya pelimpahan kewenangan/penugasan dari Pemerintah melaluianggaran kementerian negara/lembaga (K/L).Makna dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang akan dialihkan tersebutialah sebagian dari anggaran K/L yang digunakan untuk melaksanakan urusanNK dan RAPBN 2008V-45