Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan DaerahBab Vmenurunnya alokasi riil DAU bagi daerah lain yang tersebar secara proporsional kepadaseluruh daerah di Indonesia karena bertambahnya jumlah daerah. Penurunan tersebutpada gilirannya dapat membebani APBN, karena adanya kebijakan hold harmlesssehingga dibutuhkan dana tambahan (dana penyeimbang/dana penyesuaian). Dampakpemekaran daerah terhadap DAU dapat dilihat dalam Tabel V.15.Tabel V.15Perkembangan Rata-Rata Penerimaan DAU Kabupaten/Kota 2001-2007TahunDAU NasionalDAU Kab/Kota(90% DAUnasional)KenaikanDAU (%)Jm l Kab/KotaPenerim aDAUKenaikanJumlahDaerah(%)Rata-RataPenerim aanDAUKenaikan(Penurunan)Rata-Rata2001 60.345,80 54.311,22 - 336 - 161,64 -2002 69.159,40 62.243,46 14,61 348 3,57 17 8,86 17 ,222003 76.977,90 69.280,11 11,31 37 0 6,32 187 ,24 8,382004 82.130,90 7 3.917 ,81 6,69 410 10,81 180,29 (6,96)2005 88.7 65,40 7 9.888,86 8,08 434 5,85 184,08 3,7 92006 145.651,90 131.086,71 64,09 434 - 302,04 117 ,972007 164.787,40 148.308,66 13,14 434 - 341,7 3 39,68Sumber: Departemen Keuangan, data diolahUntuk membantu penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan di daerah otonombaru, mulai tahun 2003 telah dialokasikan DAK bidang prasarana pemerintahan yangdigunakan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerahpemekaran. Kegiatan yang dibiayai diarahkan untuk pembangunan/perluasan gedungkantor pemerintahan daerah. Daerah yang menerima adalah daerah yang terkena dampakpemekaran (daerah otonom baru dan daerah induk). Perkembangan jumlah DAK bidangprasarana pemerintahan yang diserahkan ke daerah dapat dilihat Grafik V.17.Berdasarkan Grafik V.17. tersebut dapat diketahui bahwa DAK bidang prasaranapemerintahan yang dialokasikan ke daerah pada tahun tahun 2003 adalah sebesar Rp88,0miliar untuk 22 kabupaten/kota, atau tiap daerah rata-rata menerima Rp4,0 miliar.Jumlah DAK bidang prasarana pemerintahan tersebut tiap tahun terus meningkat sejalandengan meningkatnya jumlah daerah otonom baru. Pada tahun 2007 DAK bidangprasarana pemerintahan telah mencapai Rp539,0 miliar untuk 159 kabupaten/kota, atautiap daerah rata-rata menerima Rp3,4 miliar.Konsekuensi lain dari pemekaran daerah terhadap keuangan negara adalah penambahankantor-kantor vertikal untuk mendanai urusan-urusan pemerintahan yang menjadikewenangan pemerintah pusat, yaitu pertahanan, keamanan, agama, kehakiman, dankeuangan. Penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pembukaan kantor instansivertikal tersebut antara lain untuk Kantor Kepolisian, Kodim, Kantor Agama, Pengadilan,Kejaksaan, Bea Cukai, Pajak, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), BadanPertanahan Negara, dan Badan Pusat Statistik.NK dan RAPBN 2008V-43