Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab VKebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan DaerahTabel V.1Perkembangan Realisasi Belanja Ke Daerah, 2001 s.d. 2007(miliar rupiah)Uraian2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007I. DANA PERIMBANGAN 81.054,4 94.656,6 111.070,4 122.867,7 143.221,3 222.130,6 244.085,4a. Dana Bagi Hasil 20.007,7 24.884,1 31.369,5 36.700,3 49.692,3 64.900,3 62.203,9b. Dana Alokasi Umum 60.345,8 69.159,4 76.977,9 82.130,9 88.765,4 145.664,2 164.787,4c. Dana Alokasi Khusus 700,9 613,1 2.723,0 4.036,4 4.763,6 11.566,1 17.094,1II. DANA OTSUS DAN PENYESUAIAN - 3.547,5 9.243,9 6.855,3 7.242,6 4.049,3 8.451,8a. Dana Otonomi Khusus - 1.175,0 1.539,6 1.642,6 1.775,3 3.488,3 4.045,7b. Dana Penyesuaian - 2.372,5 7.704,3 5.212,7 5.467,3 561,1 4.406,1JUMLAH 81.054,4 98.204,1 120.314,3 129.723,0 150.463,9 226.179,9 252.537,3Keterangan : - Realisasi 2001 s.d 2003 berdasarkan PAN, 2004, 2005, dan 2006 berdasarkan LKPP (audited).- Tahun 2007 menggunakan angka RAPBN-P 2007.Pada tahun 2001, alokasi belanja ke daerah baru mencakup dana perimbangan, dansejak tahun 2002, alokasi belanja ke daerah juga mencakup dana otonomi khusus untukProvinsi Papua sebagai pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khususbagi Provinsi Papua, dan dana penyeimbang atau dana penyesuaian yang dialokasikankepada daerah-daerah yang menerima DAU lebih kecil dari tahun sebelumnya. Mulaitahun 2008, Pemerintah akan mengalokasikan dana otonomi khusus untuk ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentangPemerintahan Aceh.Dilihat dari besarnya dana yang dialokasikan ke daerah (Tabel V.1), realisasi belanja kedaerah yang pada tahun 2001 mencapai Rp81.054,4 miliar (4,8 persen terhadap PDB),dalam tahun 2006 realisasi belanja ke daerah mencapai Rp226.179,9 miliar (6,8 persenterhadap PDB), atau mengalami peningkatan rata-rata sebesar 22,8 persen per tahun.Selanjutnya, dalam RAPBN-P tahun 2007, realisasi belanja ke daerah diperkirakan sebesarRp252.537,3 miliar (6,7 persen terhadap PDB) atau meningkat sebesar 11,7 persen darirealisasi belanja ke daerah dalam tahun 2006.Sebagai komponen terbesar dari belanja ke daerah, dana perimbangan senantiasamenunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Apabila dalam tahun2001 realisasi dana perimbangan mencapai Rp81.054,4 miliar (4,8 persen terhadap PDB),maka pada tahun 2006 realisasi dana perimbangan mencapai Rp222.130,6 miliar (6,7persen terhadap PDB), atau meningkat rata-rata sebesar 22,3 persen per tahun.Selanjutnya, dalam RAPBN-P tahun 2007 realisasi dana perimbangan tersebutdiperkirakan sebesar Rp244.085,4 miliar (6,5 persen terhadap PDB), atau lebih tinggi9,9 persen dari realisasinya dalam tahun 2006. Alokasi dana perimbangan tersebut terdiriatas alokasi dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus(DAK).Besarnya realisasi DBH, yang terdiri dari DBH pajak dan DBH SDA, selain dipengaruhioleh kinerja penerimaan dalam negeri yang dibagihasilkan, juga tergantung kepadaperaturan perundang-undangan mengenai besarnya persentase bagian daerah penghasil.Pembagian DBH pajak dan SDA diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 sebagaimanadapat dilihat pada Tabel V.2. Penerimaan negara yang berasal dari penerimaan pajakyang dibagihasilkan ke daerah melalui APBN meliputi pajak penghasilan, yaitu PPh pasal21 dan PPh pasal 25/29 orang pribadi, pajak bumi dan bangunan (PBB), serta beaV-4 NK dan RAPBN 2008