12.07.2015 Views

Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Pembiayaan Defisit <strong>Anggaran</strong>, Pengelolaan Utang, <strong>dan</strong> Risiko FiskalBab VIdibayar oleh Pemerintah setelah perjanjian pinjaman dinyatakan efektif <strong>dan</strong> besarnya feetersebut berkisar 0,25-0,50 persen dari pinjaman yang belum ditarik (undisbursed loan).Sejak tahun 2000, jumlah atau nilai commitment fee yang dibayarkan oleh Pemerintahdiperkirakan relatif besar karena perjanjian pinjaman yang dibatalkan (cancellation)mencapai rata-rata 9 persen dari seluruh perjanjian pinjaman yang sudah ditandatangi(original commitment).Dalam pengertian yang lebih spesifik untuk SUN, biaya utang yang sebenarnya bagiPemerintah adalah imbal hasil (yield) SUN yang diperoleh investor. Dalam hal ini, imbalhasil SUN merupakan keuntungan bagi investor yang sudah memperhitungkan besarnyakupon <strong>dan</strong> harga pasar dari SUN. Pergerakan imbal hasil SUN berlawanan arah (berbandingterbalik) dengan harganya. Artinya, jika imbal hasil turun seiring dengan menurunnyaekspektasi inflasi <strong>dan</strong> suku bunga, maka harga pasar SUN akan naik, <strong>dan</strong> begitu jugasebaliknya. Se<strong>dan</strong>gkan, untuk SBSN, biaya yang harus ditanggung oleh Pemerintahtergantung dari jenis SBSN, dapat dalam bentuk mark-up (margin/capital gain) untukIstisna’ <strong>dan</strong> Murabahah atau biaya sewa aset untuk Al Ijarah. Biaya dari penerbitan SUNmaupun SBSN, khususnya di pasar domestik akan menjadi semakin murah seiring dengansemakin meningkatnya likuiditas pasar sekunder SBSN.Dengan memperhitungkan berbagai biaya atau fees tersebut, saat ini biaya utang efektif(effective cost of debt) dari penerbitan Obligasi Negara valuta asing relatif lebih rendahdibandingkan dengan biaya utang dari pinjaman komersial dari perbankan luar negeri.Dalam APBN, belanja bunga utang secara nominal cenderung mengalami penurunan darisemula Rp87,1 triliun pada tahun 2001 menjadi Rp57,6 triliun pada tahun 2005 <strong>dan</strong> kembalimeningkat pada tahun 2006 menjadi sebesar Rp79,0 triliun yang diantaranya disebabkanoleh kecenderungan rata-rata tingkat bunga pasar yang menurun <strong>dan</strong> nilai tukar Rupiahyang membaik <strong>dan</strong> stabil, seiring dengan terkendalinya laju inflasi. Secara relatif rasio bungaterhadap belanja negara/pengeluaran dari tahun 2001 sampai dengan 2006 menurun darisemula 25,5 persen pada tahun 2001 menjadi 11,1 persen pada tahun 2006, sebagaimanadisajikan dalam Grafik VI.6 tentang Perkembangan Rasio Pembayaran Bunga terhadapPenerimaan <strong>dan</strong> Pengeluaran.Membaiknya profil biaya utang merupakan cerminan membaiknya profil risiko utang.Perbaikan profil risiko utang akan dijelaskan lebih lanjut pada butir 6.3.2. tentang RisikoUtang.6.2.1.4. Realisasi Pembiayaan <strong>dan</strong> Pengelolaan Utang Tahun 2004 -2006Dalam periode 2004-2006, pembiayaan melalui utang menunjukkan a<strong>dan</strong>ya pergeserandominasi dari pinjaman luar negeri menjadi SBN. Dalam kurun waktu tersebut kontribusiSBN secara bertahap menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dari Rp6,9 triliunpada tahun 2004 menjadi Rp35,9 triliun pada tahun 2006. Realisasi pembiayaan melaluiSBN neto pada tahun 2004 adalah sebesar Rp6,9 triliun berasal dari penerbitan ObligasiNegara dalam negeri sebesar Rp23,6 triliun, <strong>dan</strong> penerbitan Obligasi Negara valas sebesarRp8,9 triliun serta pelunasan Obligasi Negara yang jatuh tempo sebesar Rp24,2 triliun sertaNK <strong>dan</strong> <strong>RAPBN</strong> <strong>2008</strong>VI-37

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!