Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Kebijakan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2008Bab IVklasifikasi ekonomi tersebut selanjutnya dapat dianalisa efektifitas pencapaian sasaranprogram RKP yang tercermin dari capaian kinerja perekonomian nasional.Sebagai ilustrasi, besaran alokasi belanja pegawai PNS dan Penerima Pensiun, bersamadengan besaran alokasi belanja barang berpengaruh terhadap aspek konsumsi yang akanmeningkatkan tingkat permintaan barang dan jasa, yang pada gilirannya akanmeningkatkan pertumbuhan perekonomian. Demikian juga belanja subsidi dan bantuansosial berfungsi sebagai instrumen distribusi kesejahteraan (wealth distribution) dalamperekonomian, disamping sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat yangmembutuhkan. Sedangkan belanja modal memiliki fungsi sebagai instrumen alokasi dalamperekonomian, terutama pada aspek penyediaan lapangan pekerjaan.Kewenangan dan kewajiban Menteri Keuangan sebagaimana yang diamanatkan olehUndang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagai otoritas pengelolafiskal beserta segala perangkat kebijakan operasionalisasinya, mengharuskan sistemperencanaan dan sistem penganggaran merupakan serangkaian kebijakan yang bersifatharus saling melengkapi (complementary policy) untuk menjamin terselenggaranyaproses pembangunan nasional dan pengalokasian sumber daya pendanaan yang palingefektif.Dengan demikian, sistem penganggaran merupakan strategi pemerintah untukmenerjemahkan kebijakan yang telah tertuang dalam dokumen perencanaanpembangunan nasional kedalam strategi pembiayaan pembangunan tersebut. Sistempenganggaran yang efektif akan menjamin terselenggaranya kehidupan bernegara yangoptimal dari sisi pengerahan sumber daya pendanaan, baik pengelolaan penerimaannegara, efektivitas kebijakan pengeluaran maupun efisiensi pemenuhan kebutuhanpembiayaan anggaran.Selanjutnya, untuk memenuhi tuntutan akan pelaksanaan pemerintahan yang transparandan akuntabel, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yangbaik (good governance), penyelenggaraan sistem penganggaran dilakukan melalui 3pendekatan:a. Penganggaran Terpadu (Unified Budgeting), yaitu penyusunan anggaran yangdilakukan secara terintegrasi antar program/kegiatan dan jenis belanja padakementerian/lembaga beserta seluruh satuan kerja yang bertanggungjawab terhadapaset dan kewajiban yang dimilikinya;b. Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting), yaitu penyusunananggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaandengan keluaran (output) dan hasil (outcome) yang diharapkan, termasuk efisiensidalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut;c. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework),yaitu perencanaan penganggaran yang memperhitungkan kebutuhan anggaran denganperspektif lebih dari satu tahunDengan demikian, sistem penganggaran yang dilaksanakan harus dapat menjamin:1. Tersedianya pendanaan bagi program-program pemerintah secara berkesinambungan(sustainable) yang dialokasikan berdasarkan jenis belanja secara efektif dan efisien,NK dan RAPBN 2008IV-5