Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab VKebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan DaerahGrafik V.10Dana Dekonsentrasi dan Tugas PembantuanKabupaten/Kota se-Provinsi di Indonesia, Tahun 2006-20074.000dalam miliar rupiah3.5003.0002.5002.0001.500UraianUraian2006200620072007DaerahDaerahJumlahJumlah%%DaerahDaerahJumlahJumlah%TotalTotal333330.653,3030.653,30100100333334.044,3134.044,31100100TertinggiTertinggiJabarJabar3.174,053.174,0510,3510,35JabarJabar3.576,303.576,3010,5010,50TerendahTerendahKepriKepri237,43237,430,770,77BabelBabel314,82314,820,920,92Rata-RataRata-Rata3333928,89928,89--33331.031,651.031,65--1.0005000JabarJatimJatengSumutSulselSumselNTTLampungBantenSumbarNADKalbarNTBMalukuPapuaDKIBaliYogyakartaRiauKaltimKalselJambiKaltengMalutSultengSultraSulutBengkuluGorontaloIrjabarSulbarKepriBabel2006 2007Sumber: Departemen Keuangan, data diolahGrafik V.10 tersebut menunjukkan bahwa total dana dekonsentrasi dan tugaspembantuan pada tahun 2006 mencapai sebesar Rp30,7 triliun, dengan daerah penerimatertinggi adalah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp3,2 triliun (10,3 persen), sedangkan daerahpenerima terendah adalah di Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp237,4 miliar (0,7 persen).Sedangkan pada tahun 2007, total dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan meningkatsebesar 11,1 persen, menjadi Rp34,0 triliun, dengan daerah penerima tertinggi adalah diProvinsi Jawa Barat sebesar Rp3,6 triliun (10,5 persen), sedangkan daerah penerimaterendah adalah Provinsi Bangka Belitung sebesar Rp314,8 miliar (0,9 persen).Pada Tabel V.1 di atas, menunjukkan bahwa tren belanja ke daerah (dana desentralisasi)dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara signifikan. Pada tahun 2005, danadesentralisasi mencapai sebesar Rp150,5 triliun, dan kemudian meningkat sangatsignifikan pada tahun 2006 menjadi Rp226,2 triliun, atau naik 50,3 persen dibandingkandengan tahun 2005, dan pada tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp252,5 triliun, ataumeningkat 11,6 persen dari tahun 2006.Dari sisi struktur APBD, alokasi dana desentralisasi berupa dana perimbangan serta danaotonomi khusus dan penyesuaian tersebut merupakan komponen pendapatan daerah.Bagi sebagian besar daerah, pendapatan yang berasal dari dana perimbangan serta danaotonomi khusus dan penyesuaian masih merupakan pendapatan yang dominan, bahkanV-16 NK dan RAPBN 2008