Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko FiskalBab VIpensiun dilakukan dengan sistem sharing antara APBN dan PT Taspen yang besaranpersentasenya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.Program pensiun PNS perlu dicermati karena dapat membebani APBN dalam jumlah yangsignifikan dan mempunyai kecenderungan selalu meningkat. Untuk tahun 2007, Pemerintahtelah menetapkan sharing pembayaran pensiun antara APBN dan PT Taspen sebesar 85,5 :14,5, sedangkan untuk tahun 2008 sebesar 92,5 : 7,5. Dengan asumsi untuk periodeselanjutnya persentase sharing masih 92,5 : 7,5, maka beban APBN untuk pembayaranpensiun periode 2007-2011 dapat dilihat pada tabel berikut.Seiring dengan terus meningkatnya beban APBN untuk pembayaran pensiun dan sesuaidengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, Pemerintah perlu membentuk suatu DanaPensiun dan menerapkan sistem fully funded dalam program pensiun PNS, yaitu Pemerintahsebagai pemberi kerja bersama-sama PNS memupuk dana untuk dikelola oleh suatu DanaPensiun sehingga pembayaran pensiun di kemudian hari tidak akan membebani APBN.Konsekuensinya, Pemerintah melalui APBN perlu menyediakan dana awal yang cukup besaruntuk menunjang penerapan sistem fully funded.Adapun untuk program THT, PNS diwajibkan membayar iuran sebesar 3,25 persen darijumlah gaji, tunjangan istri, dan tunjangan anak per bulan. Dana tersebut kemudian dikelolaoleh PT Taspen. Setelah tiba masanya, peserta atau ahli warisnya akan mendapatkan THTserta asuransi kematian yang dalam batas formulasi tertentu menjadi beban PT Taspen.Beberapa kebijakan Pemerintah, antara lain kenaikan gaji pokok PNS dan perubahan formulaperhitungan manfaat, menimbulkan risiko pada APBN terkait dengan kekuranganpendanaan Pemerintah (unfunded liability). Akibat adanya kenaikan gaji pokok PNS padatahun 2001, 2003, dan 2007, PT Taspen mencatat adanya kekurangan pendanaanPemerintah dalam program THT sebesar Rp1,73 triliun. Sedangkan sebagai akibat perubahanformula perhitungan manfaat THT, pada tahun 2004 PT Taspen mencatat adanyakekurangan pendanaan Pemerintah sebesar Rp1,97 triliun. Untuk kewajiban yang sebesarTabel VI.20Pembayaran PensiunPembayaran Pensiun(Rp juta)APBN PT Taspen Jumlah2007 23.610.161 4.004.062 27.614.2232008 27.098.920 2.197.210 29.296.1302009 28.160.205 2.283.260 30.443.4652010 33.543.865 2.719.773 36.263.6382011 34.586.697 2.804.327 37.391.024Sumber: Departemen Keuangan, (data diolah)NK dan RAPBN 2008VI-73