Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab VKebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan DaerahDengan telah ditetapkannya PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusanantara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota yang membagi urusan antara pemerintah dan pemerintahan daerahperlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi antara UU sektoral. Sinkronisasi ini terkaitdengan adanya pembagian urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan pemerintahanyang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yangdikelola secara bersama antartingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren.Dengan demikian, dalam UU sektoral untuk setiap bidang urusan pemerintahan yangbersifat konkuren terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat,pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota.5.2.2. Kebijakan Hold Harmless dalam Pengalokasian DAUKebijakan hold harmless yang menghendaki tidak adanya daerah yang memperoleh DAUlebih kecil daripada DAU yang diterimanya pada tahun sebelumnya, mulai dilaksanakansejak tahun 2002. Hal ini dilakukan sejalan dengan tuntutan politis agar penerimaanDAU daerah minimal sama dengan penerimaan DAU tahun sebelumnya. Berkaitandengan itu, dalam APBN 2002 disediakan dana penyeimbang yang dialokasikan secaraproporsional kepada daerah-daerah yang seharusnya berdasarkan perhitungan DAU hasilformula murni mengalami penurunan DAU dalam tahun bersangkutan. Dengan adanyakebijakan hold harmless ini, maka daerah tidak mengalami penurunan dalam penerimaanDAU. Kebijakan hold harmless tersebut tidak sejalan dengan tujuan untuk memperkecilketidakseimbangan fiskal antardaerah.Rencana penerapan formula murni diharapkan dapat lebih mudah untuk dilaksanakan,meskipun tuntutan politis untuk mempertahankan, bahkan terus meningkatkanperolehan DAU bagi seluruh daerah nampaknya masih cukup tinggi. Dengan demikian,keberhasilan penerapan formula murni mulai tahun 2008 sangat ditentukan oleh politicalwill pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta DPR-RI dalam upaya mengoptimalkanalokasi DAU bagi kepentingan seluruh daerah.5.2.3. Peraturan Daerah yang Mendorong TimbulnyaEkonomi Biaya Tinggi dan Menghambat InvestasiSejalan dengan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah provinsi danpemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepadamasyarakat, kepada daerah juga diberikan kewenangan untuk memungut pajak daerah danretribusi daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubahdengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Pada intinya, UU tersebut mengatur jenis, tarif danadministrasi pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan UU tentang pajak daerah danretribusi daerah, terdapat 11 jenis pajak daerah dan 28 jenis retribusi daerah yang dapatdipungut oleh daerah. Dari 11 jenis pajak tersebut, 4 jenis pajak daerah diantaranya merupakanjenis pajak provinsi dan 7 jenis pajak lainnya merupakan jenis pajak kabupaten/kota. Pajakprovinsi terdiri dari: (i) pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air (PKB&KAA)dengan tarif maksimum 5 persen, (ii) bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diV-34 NK dan RAPBN 2008