Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2008Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka dalam tahun 2008 akan dilakukankebijakan perbaikan dan penyempurnaan penganggaran belanja barang dan belanjamodal. Perbaikan dan penyempurnaan tersebut dilakukan antara lain dengan pergeseranbelanja barang tidak mengikat (non-operasional) ke dalam belanja modal dan/ataubantuan sosial berdasarkan skala prioritas nasional agar dapat mendorong pertumbuhanekonomi lebih cepat. Selain itu, juga akan dilakukan peningkatan kualitas belanja modalagar mampu memberikan multiplier effect yang lebih besar terhadap perekonomiansecara keseluruhan.Sekalipun demikian, dalam rangka peningkatan kualitas belanja pemerintah, kebijakanpergeseran belanja barang ke belanja modal dan/atau bantuan sosial tersebut akan dilakukandengan batasan tertentu, baik batasan yang bersifat umum maupun batasan khusus, agartidak mengganggu pencapaian sasaran yang direncanakan. Batasan umum pengalihanbelanja barang tidak mengikat ke dalam belanja modal dan/atau bantuan sosial tersebut,antara lain adalah: (i) harus memperhatikan tugas pokok fungsi kementerian/lembaga,pencapaian sasaran keluaran, dan tingkat pelayanan; (ii) belanja yang bersumber dari PNBPhanya dapat digunakan untuk kegialan tertentu (UU No. 20/1997 tentang PNBP); (iii) tidakmengubah pagu belanja mengikat; serta (iv) pergeseran anggaran antar K/L, antar program,dan antar kegiatan (yang bukan dari hasil optimalisasi) harus mendapat persetujuan DPR(UU No. 17/2003). Sedangkan batasan khususnya adalah alokasi belanja modal tersebuttidak diperkenankan untuk pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung kantor, danpembangunan rumah dinas. Alokasi belanja modal tersebut akan difokuskan untukpembangunan infrastruktur daerah yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.Sejalan dengan kebijakan realokasi belanja barang ke belanja modal tersebut, maka dalamRAPBN 2008, alokasi anggaran belanja barang direncanakan mencapai Rp52.397,1 miliaratau 1,2 persen terhadap PDB. Jumlah ini berarti mengalami penurunan Rp10.126,5miliar atau 16,2 persen bila dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja barang yangdiperkirakan dalam RAPBN-P 2007 sebesar Rp62.523,6 miliar. Penurunan alokasianggaran belanja barang dalam tahun 2008 tersebut, terutama berkaitan denganpeningkatan efisiensi alokasi anggaran untuk pos belanja barang dan jasa, belanjapemeliharaan, dan belanja perjalanan.Dalam tahun 2008, alokasi anggaran untuk pos belanja barang operasional direncanakanmencapai Rp31.410,9 miliar, atau menurun sekitar 10,6 persen dari pagu alokasi posbelanja barang operasional yang direncanakan dalam RAPBN-P tahun 2007 sebesarRp35.122,1 miliar. Penurunan alokasi anggaran pada pos belanja barang operasionaltersebut, dipengaruhi terutama oleh kebijakan peningkatan efisiensi belanja barang tidakmengikat. Sementara itu, alokasi anggaran belanja jasa dalam RAPBN tahun 2008direncanakan mencapai Rp11.596,4 miliar atau 3,7 persen lebih rendah bila dibandingkandengan pagu alokasi anggaran belanja jasa yang diperkirakan dalam RAPBN-P tahun2007 sebesar Rp12.047,4 miliar. Lebih rendahnya rencana alokasi anggaran belanja jasadalam tahun 2008 tersebut, terutama berkaitan dengan kebijakan pemerintah untukmeningkatkan efisiensi dan efektivitas pengalokasian belanja jasa K/L. Selain itu, lebihrendahnya alokasi anggaran belanja jasa tersebut, juga dipengaruhi oleh berkurangnyajumlah dan jenis kegiatan yang ditangani BRR NAD dan Nias dalam rangka rehabilitasidan rekonstruksi NAD dan Nias.IV-86 NK dan RAPBN 2008