Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2008prasarana dan sarana dasar permukiman untuk 15.000 RSH/S; (iii) terlaksananyafasilitasi dan stimulasi pengembangan kawasan perumahan skala besar (ISDP) di 5 (lima)kota ; (iv) berkembangnya lembaga kredit mikro perumahan; (v) meningkatnya aksesmasyarakat terhadap kredit mikro perumahan; (vi) terlaksananya fasilitasi dan bantuanteknis penyusunan RP4D; (vii) tersusunnya NSPM pembiayaan perumahan;(viii) tersusunnya NSPM pengembangan kawasan; (ix) tersusunnya NSPM perumahanformal; (x) tersusunnya NSPM perumahan swadaya; (xi) terlaksananya koordinasi dansinkronisasi pembangunan perumahan; (xii) tersusunnya kebijakan, strategi, danprogram pengembangan kawasan; (xiii) tersusunnya kebijakan, strategi, dan programperumahan formal; (xiv) berkembangnya lembaga pembangunan perumahan;(xv) terlaksananya deregulasi/regulasi peraturan perundang-undangan;(xvi) terlaksananya fasilitasi dan bantuan teknis penyelenggaraan perumahan formal;(xvii) terselenggaranya monitoring dan evaluasi perumahan formal; dan(xviii) Terlaksananya Keppres No. 22 Tahun 2006 tentang Percepatan PembangunanRumah Susun di Perkotaan.Pada program pemberdayaan komunitas perumahan, alokasi anggaran direncanakanuntuk membiayai kegiatan-kegiatan pokok, diantaranya yaitu: (i) fasilitasi peningkatanakses MBR terhadap akses sumber daya perumahan dengan alokasi dana Rp16,7 miliar;(ii) fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru dan perbaikan rumah di permukimankumuh, desa tradisional, desa nelayan, dan desa eks-transmigrasi, dengan alokasi danaRp33,0 miliar; (iii) bantuan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuhperkotaan, desa tradisional, desa nelayan, dan desa eks-transmigrasi, dengan alokasi danaRp21,0 miliar; serta (iv) fasilitasi dan stimulasi pembangunan dan perbaikan rumah dikawasan bencana, tertinggal, dan pulau-pulau terluar dengan alokasi dana Rp13,1 miliar,serta (v) bantuan pembangunan dan perbaikan rumah yang bertumpu pada keswadayaanmasyarakat dengan alokasi dana Rp22,0 miliar.Dari berbagai kegiatan tersebut, keluaran (output) yang diharapkan adalah:(i) Terlaksananya fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya sebanyak5.000 unit (PNPM-P); (ii) terlaksananya fasilitasi dan stimulasi perbaikan 10.000 unitrumah di permukiman kumuh, desa tradisional, desa nelayan, dan desa eks-transmigrasi(PNPM-P); (iii) terlaksananya fasilitasi dan stimulasi penyediaan prasarana dan saranadasar untuk 10.000 unit rumah di permukiman kumuh, desa tradisional, desa nelayan,dan desa eks-transmigrasi (PNPM-P); (iv) terlaksananya bantuan pembangunan danperbaikan 600 unit rumah pasca bencana; (v) terlaksananya perkuatan kelembagaandan jejaring komunitas perumahan swadaya; (vi) terlaksananya bantuan pembangunandan perbaikan 600 unit untuk desa tertinggal dan pulau-pulau tertingga;l (vii) tersusunnyakebijakan, strategi, dan program perumahan swadaya; dan (viii) tersusunnya kebijakan,strategi dan program yang dapat mendorong berkembangnya pembangunan perumahanyang berbasis keswadayaan masyarakat.Anggaran Kementerian/Lembaga untuk meningkatkan pelayanandasar dan pemerataanUraian berikut berkaitan dengan kementerian/lembaga yang mendapatkan alokasianggaran antra lain yang cukup besar dalam rangka peningkatkan pelayanan dasar danIV-64 NK dan RAPBN 2008