Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab VIPembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko Fiskalmasa sebelum diterbitkannya paket Undang-Undang Keuangan Negara, pengelolaanrekening yang dimiliki oleh kementerian negara/lembaga terkesan diabaikan. Hal ini tampakdari pendapat BPK yang menyatakan bahwa pengelolaan rekening yang dimiliki olehpemerintah tidak transparan dan akuntable. BPK menemukan sangat banyak rekening dikementerian negara/lembaga yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan kementeriannegara/lembaga tersebut.Pada masa sebelum diterbitkannya paket Undang-Undang Keuangan Negara, pemerintahmasih menggunakan Perhitungan Anggaran Negara (PAN). Format PAN ini tidakmenyediakan tempat untuk melaporkan posisi kas pemerintah serta daftar rekening yangdimiliki. Sebagai akibatnya banyak rekening yang dimiliki oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang tidak dilaporkan. Sebagai langkah penertiban dikeluarkan Inpres No.9tahun 1999 dimana semua departemen dan lembaga diwajibkan melaporkan seluruh rekeningnon budgeter dan memindahkan ke rekening Menteri Keuangan selambat-lambatnya 31Agustus 1999. Inpres ini lebih dipertegas lagi dengan terbitnya inpres No.4 tahun 2000 tentangpenertiban rekening pada departemen/lembagaSemenjak dikeluarkannya paket undang-undang keuangan negara. Pengelolaan rekeningyang dimiliki oleh kementerian negara/lembaga secara tertib semakin dirasakan penting.Sebagai upaya untuk memperbaiki berbagai kelemahan yang timbul pada pelaporan PAN,maka mulai tahun 2005 pemerintah menerbitkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat(LKPP) 2004 yang terdiri Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas.Pada audit LKPP tahun 2004 BPK menemukan 957 rekening yang belum disajikan dalamneraca. Dalam melaksanakan audit LKPP tahun 2005 BPK kembali menemukan 1303rekening baru pada 35 kementerian/lembaga yang belum dilaporkan pada LKPP tersebut.Untuk menindaklanjuti temuan ini Pemerintah (dalam hal ini Departemen Keuangan) padaawal semester II tahun 2006 baik melalui kuesioner dan pembahasan bersama K/Lmelakukan klarifikasi untuk mengetahui keberadaan riwayat pembentukanpenanggungjawab rekening dan saldo serta mutasinya. Dari 35 K/L yang diundang dandikirim kuesioner, hanya 27 K/L yang memberikan respon dengan hasil klarifikasi sebagaiberikut:Tabel VI. 13Hasil Klarifikasi Rekening dari 27 K/L Tahun 2006Sumber: Departemen KeuanganVI-50 NK dan RAPBN 2008