Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan DaerahBab VUntuk pinjaman jangka menengah yang digunakan untuk pembangunan layanan umumyang tidak menghasilkan penerimaan (non-cost recovery), seperti pembangunan jalandesa/kota dan perbaikan kampung, sampai saat ini belum disediakan oleh pemerintah.Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2004, pemerintahperlu menyediakan dana pinjaman jangka menengah guna membantu pemerintahdaerah dalam melaksanakan kegiatan penyediaan layanan umum yang bersifat noncostrecovery.Untuk pinjaman daerah yang dananya bersumber selain dari pemerintah sebagaimanatersebut diatas, pemerintah telah mengambil kebijakan yang cukup hati-hati. MelaluiPP Nomor 54 Tahun 2005, ditetapkan bahwa pemerintah daerah dapat melakukanpinjaman daerah yang bersumber selain dari pemerintah dan pemerintah daerah lainnyasepanjang tidak melampaui batas kumulatif pinjaman pemerintah dan pemerintahdaerah. Di dalam PP tersebut juga ditegaskan bahwa batas maksimal kumulatif pinjamanpemerintah dan pemerintah daerah tidak melebihi 60 persen dari produk domestik brutotahun yang bersangkutan. Salah satu permasalahan yang mengemuka dari pelaksanaanpinjaman daerah yang bersumber dari dalam negeri khususnya yang bersumber daripemerintah pusat, adalah masalah tunggakan pemerintah daerah. Tabel V.18menunjukkan jumlah pinjaman yang telah dilakukan dan kinerja pembayaran kembalipinjaman daerah dari pemerintah yang dananya dari dalam negeri (rekeningpembangunan daerah/RPD).Tabel V.18Data Sebaran Pinjaman dan Tunggakan Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang dananyabersumber dari Dalam Negeri (Rekening Pembangunan Daerah/RPD)per 31 Desember 2006A. Menurut pemerintah daerah peminjamNo.PeminjamJumlahPaketPinjamanJumlah Pinjaman(MiliarRupiah)%(MiliarRupiah)Tunggakan1 Pemerintah Provinsi 19 76,46 19,99 104,64 23,722 Pemerintah Kabupaten 53 160,49 41,96 109,63 24,853 Pemerintah Kota 41 145,50 38,04 226,82 51,42Total 113 382,45 100,00 441,09 100,00B. Menurut Daerah PeminjamNo.PeminjamJumlahPaketPinjamanJumlah Pinjaman(MiliarRupiah)%Tunggakan(MiliarRupiah)1 Sumatera 41 137,06 35,84 178,90 40,562 Jawa 31 85,73 22,42 20,31 4,603 Kalimantan 6 40,27 10,53 43,49 9,864 Sulawesi 27 77,72 20,32 129,43 29,345 Bali dan Nusa Tenggara 4 5,52 1,44 0,33 0,076 Maluku dan Irian 4 36,16 9,45 68,63 15,56Total 113 382,46 100,00 441,09 100,00Sumber: Departemen Keuangan, data diolah%%NK dan RAPBN 2008V-55