Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan DaerahBab Vbagi keuangan daerah sendiri, serta mengganggu stabilitas ekonomi dan moneter secaranasional.Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 sumber pinjaman yang dapat dimanfaatkanoleh pemerintah daerah adalah (i) Pemerintah pusat; (ii) Pemerintah daerah lain; (iii)lembaga keuangan bank; (iv) lembaga keuangan bukan bank; dan (v) masyarakat.Khusus pinjaman yang bersumber dari masyarakat dilakukan dalam bentuk penerbitanobligasi daerah, sedangkan pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah diberikanmelalui Menteri Keuangan.Secara definisi, pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerahmenerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain,sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali pinjaman daerah.Pelaksanaan pinjaman daerah berpedoman pada prinsip-prinsip umum sebagai berikut:1. Daerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri kecualidalam hal pinjaman langsung kepada pihak luar negeri yang terjadi karena kegiatantransaksi obligasi daerah;2. Pemerintah daerah tidak dapat melakukan penjaminan terhadap pinjaman pihaklain;3. Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijaminkan untukpinjaman, kecuali untuk proyek yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barangmilik daerah yang melekat dalam proyek tersebut;4. Tidak melebihi batas defisit APBD dan batas kumulatif pinjaman daerah yang telahditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang Dananya Bersumber dari PinjamanLuar NegeriDalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian dan kesinambungan fiskal dalamkebijakan fiskal dan moneter, pemerintah menerapkan ketentuan yang melarangpemerintah daerah melakukan pinjaman luar negeri secara langsung. Akan tetapi,pemerintah daerah masih dapat memanfaatkan pinjaman luar negeri yang dilaksanakanmelalui pemerintah pusat, dengan mekanisme penerusan pinjaman atau Subsidiary LoanAgreement (SLA).Saat ini pengaturan mekanisme penerusan pinjaman daerah yang bersumber daripemerintah yang dananya berasal dari penerusan pinjaman luar negeri, mengacu padaketentuan dalam PP Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, dan PP Nomor 2Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah sertaPenerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri. Salah satu permasalahan yangmengemuka dari pelaksanaan penerusan pinjaman luar negeri pemerintah kepadapemerintah daerah adalah masalah tunggakan pemerintah daerah. Tabel V.17menunjukkan jumlah pinjaman yang telah dilakukan, dan kinerja pembayaran kembalipinjaman luar negeri yang diteruskan kepada daerah.NK dan RAPBN 2008V-53