Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab IPendahuluankebijakan fiskal yang akuntabel dari seluruh aparat yang terkait, dan masyarakat sebagaipenerima manfaat kebijakan fiskal.1.3. Dasar Hukum Penyusunan NK dan RAPBNPenyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) didasarkan padaketentuan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diubah mejadi pasal23 ayat (1), (2), dan (3) Amandemen UUD 1945 yang berbunyi “(1) Anggaran Pendapatandan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiaptahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawabuntuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (2) Rancangan undang-undang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DewanPerwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah;(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.” Pengajuan RancanganAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2008 ini, merupakan perwujudandari pelaksanaan amanat pasal 23 Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.Penyusunan RAPBN 2008 mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam UndangundangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dengan berpedoman kepadaRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004–2009,Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2008, Kerangka Ekonomi Makro, dan PokokpokokKebijakan Fiskal Tahun 2008 sebagaimana telah disepakati dalam pembicaraanpendahuluan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesiatanggal 12 Juni 2007 yang lalu.Selanjutnya, siklus dan mekanisme APBN meliputi: (a) tahap penyusunan RAPBN olehPemerintah; (b) tahap pembahasan dan penetapan RAPBN menjadi APBN denganDewan Perwakilan Rakyat; (c) tahap pelaksanaan APBN; (d) tahap pengawasanpelaksanaan APBN oleh instansi yang berwenang, antara lain Badan PemeriksaKeuangan; dan (e) tahap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Siklus APBN 2008akan berakhir pada saat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) disampaikankepada DPR enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.1.4. Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2008Perhitungan besaran-besaran RAPBN 2008 dihitung berdasarkan asumsi dasar ekonomimakro yang diperkirakan akan terjadi pada tahun tersebut. Asumsi-asumsi dasar ekonomimakro tersebut adalah: (i) Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 6,8 persen,lebih tinggi dibandingkan asumsi APBN maupun RAPBN-P 2007. Pertumbuhan ekonomitahun 2008 diperkirakan dapat meningkat lebih tinggi karena mengalami perbaikanbaik dari sisi permintaan agregat, maupun dari sisi penawaran. Dari sisi permintaanagregat, pertumbuhan ekonomi tersebut diperkirakan bersumber dari membaiknyakonsumsi masyarakat, meningkatnya kegiatan investasi dari sektor swasta dan belanjaI-4 NK dan RAPBN 2008