Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan DaerahBab VDalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan reformasipengelolaan keuangan daerah, dalam tahun 2005 telah ditetapkan PP Nomor 58 Tahun2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai rujukan utama tentang pengelolaankeuangan daerah.Pada hakekatnya, orientasi reformasi pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan agarpengelolaan uang rakyat (public money) dilakukan secara transparan, baik dalam tahappenyusunan, penggunaan, maupun pertanggungjawaban dengan mendasarkan padakonsep value for money, sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability).Dalam kaitannya dengan daerah, reformasi pengelolaan keuangan daerah sangat eratberhubungan dengan perubahan mekanisme dan instrumen pengelolaan keuangandaerah, serta perubahan sumber-sumber penerimaan keuangan daerah. Ini berarti,reformasi pengelolaan keuangan daerah tidak saja fokus pada kreativitas daerah dalammeningkatkan pendapatan asli daerah, namun juga pembenahan instrumen dalampengelolaan keuangan daerah.Reformasi pengelolaan keuangan daerah tersebut terlihat dengan jelas dari perubahanperubahanyang terjadi pada sistem penganggaran dan APBD, di antaranya meliputihal-hal sebagai berikut:(i) Prinsip unified budget;Penyusunan rencana tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruhjenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan padaprinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.Dalam prinsip unified budget tidak ada lagi pemisahan antara anggaran rutin danpembangunan. Dengan pendekatan ini diharapkan tidak terjadi duplikasi anggaran,sehingga anggaran dapat dimanfaatkan secara lebih efisien dan efektif.(ii) Perubahan T-Account menjadi I-Account;Perubahan struktur APBD dari T-Account menjadi I-Account sebagai akibat dariperubahan format APBD dari format anggaran berimbang yang dinamis menjadiformat anggaran defisit/surplus. Selisih antara pendapatan dan belanjamengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. Penggunaan surplusanggaran perlu mempertimbangkan prinsip pertanggungjawaban antara generasi,sehingga penggunaannya diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukandana cadangan, dan peningkatan jaminan sosial. Sedangkan bila terjadi defisit,dapat ditutupi melalui sumber pembiayaan pinjaman dan/atau penerbitan obligasidaerah, dan/atau sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundangundangan.Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatandaerah, belanja daerah, dan pembiayaan.(iii) Incremental budgeting menjadi performance based-budgeting;Konsep yang digunakan dalam anggaran berbasis kinerja adalah alokasi anggaransesuai dengan hasil yang akan dicapai, terutama berfokus pada output atau keluarandari kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, untuk keperluan tersebutdiperlukan adanya program/kegiatan yang jelas, yang akan dilaksanakan padasuatu tahun anggaran. Dalam penerapan anggaran berbasis kinerja, diperlukanNK dan RAPBN 2008V-31