Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Kebijakan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2008Bab IVBAB IVKEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAHPUSAT 20084.1. UmumKebijakan alokasi anggaran belanja negara merupakan salah satu instrumen kebijakanfiskal yang sangat strategis diantara berbagai pilar kebijakan fiskal lainnya dalammencapai sasaran-sasaran pokok pembangunan nasional seperti yang tertuang dalamRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009, danRencana Kerja Pemerintah (RKP). Hal ini terutama karena melalui kebijakan dan alokasianggaran belanja negara, pemerintah dapat secara langsung melakukan intervensianggaran (direct budget intervention) untuk mencapai sasaran-sasaran programpembangunan pemerintah, dan atau mempengaruhi alokasi sumber daya ekonominasional melalui kerangka pengaturan/regulasi dalam mencapai tujuan pembangunansesuai dengan platform Presiden hasil Pemilihan Umum Presiden, sebagaimana tertuangdalam RPJMN.RPJMN, sebagai penjabaran visi, misi dan program Presiden selama 5 (lima) tahun,yang ditempuh melalui strategi pokok yang dijabarkan dalam agenda pembangunannasional, memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, danprogram-program pembangunan. Dalam RPJM Tahun 2004-2009, telah ditetapkan 3(tiga) agenda pembangunan nasional, yang merupakan arah kebijakan pembangunanjangka menengah, yaitu: (i) menciptakan Indonesia yang aman dan damai;(ii) menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis; serta (iii) meningkatkankesejahteraan rakyat. Ketiga agenda pembangunan tersebut merupakan pilar pokokuntuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam PembukaanUUD 1945. Keberhasilan pelaksanaan satu agenda akan ditentukan oleh kemajuanpelaksanaan agenda lainnya, yang dalam pelaksanaan tahunan dirinci ke dalam RKP.RKP, sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, memuat prioritaspembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, serta program-programkementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga, dan lintas wilayah, yang tercermindalam bentuk: (i) kerangka regulasi, serta (ii) kerangka investasi pemerintah dan layananumum. Karena itu, RKP mempunyai fungsi pokok: (i) menjadi acuan bagi seluruhkomponen bangsa, karena memuat seluruh kebijakan publik; (ii) menjadi pedoman bagipenyusunan APBN, karena memuat arah kebijakan pembangunan nasional satu tahun;dan (iii) menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah.Prioritas (dan tema) pembangunan tahunan dalam RKP disusun denganmempertimbangkan kemajuan pembangunan yang telah dicapai, serta berbagai masalahdan tantangan pokok yang dihadapi dan harus dipecahkan pada tahun yangbersangkutan. Dalam RKP tahun 2006, tema pembangunan yang ditetapkan adalah“Reformasi menyeluruh untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat berlandaskanIndonesia lebih aman, damai, dan demokratis”. Sementara itu, dalam RKP 2007NK dan RAPBN 2008IV-1