Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Pendapatan NegaraBab III6. PNBP Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham)Sesuai dengan Peraturan PemerintahNomor 19 tahun 2007 tentang jenis dantarif atas penerimaan negara bukanpajak yang berlaku pada DepartemenHukum dan HAM antara lain terdiridari: (i) surat perjalanan RepublikIndonesia; (ii) visa; (iii) izinkeimigrasian; (iv) izin masuk kembali(re-entry permit); (v) surat keterangankeimigrasian; (vi) biaya beban; (vii)smart card; dan (viii) APEC BusinessTravel Card (ABTC).Realisasi penerimaan PNBPREALISASI RAPBN-PDepkumham tahun 2006 sebesarRp785,0 miliar mengalami kenaikansebesar Rp31,3 miliar atau 4,2 persendibandingkan dengan realisasi tahun 2005 sebesar Rp753,7 miliar. Kenaikan tersebutdiperkirakan oleh meningkatnya volume kunjungan ijin tinggal orang asing.Dalam tahun 2007 pemerintah telah melakukan kebijakan di bidang keimigrasian antaralain yaitu: (i) merubah tarif biaya Imigrasi seperti: Pas Lintas Batas Smart Card KartuPerjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation (KPP-APEC)/APEC BussinessTravel Card (ABTC); (ii) menambah negara subyek Visa Kunjungan Saat Kedatangan(VKSK) dari 52 negara menjadi 63 negara, dan; (iii) memasukan Sistem Photo TerpaduBerbasis Biometrik (SPTBB) menjadi PNBP dengan merevisi PP Nomor 19 Tahun 2007.Dengan adanya kebijakan tersebut, dalam RAPBN-P tahun 2007 PNBP Depkumhamdiperkirakan meningkat sebesar Rp215,0 miliar atau 27,4 persen menjadi sebesarRp1.000,0 miliar, dibandingkan dengan realisasi PNBP tahun 2006 sebesar Rp785,0miliar (lihat grafik III.12).Rp miliar1000800600400200Grafik III.12Perkembangan PNBPDepkumham Tahun 2005 - 2007(miliar rupiah)753,602005 2006 2007Sumber: Depkumham78510007. PNBP Departemen Luar Negeri (Deplu)Jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Luar Negeri sesuai dengan PeraturanPemerintah Nomor 33 tahun 2002 tentang Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajakyang Berlaku pada Departemen Luar Negeri, terdiri dari penerimaan dalam negeri danpenerimaan di luar negeri. Penerimaan dalam negeri berupa biaya legalisasi suratdokumen asli (Consuler fee), sedangkan penerimaan di luar negeri terdiri dari: (i) biayalegislasi dokumen copy (perwakilan RI); (ii) biaya surat keterangan nikah/pendaftaranperkawinan; (iii) biaya surat pernyataan lahir; (iv) biaya surat keterangan kematian;(v) biaya surat keterangan pengganti SIM Indonesia; (vi) biaya legislasi terjemahan;(vii) biaya buku pengenalan diri WNI (ID book); dan (viii) biaya surat keterangan jalan.Realisasi PNBP Deplu tahun 2006 sebesar Rp421,0 miliar mengalami peningkatan sebesar107,1 persen, dibandingkan tahun 2005 sebesar Rp203,2 miliar (lihat Grafik III.13).NK dan RAPBN 2008III-31