Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab II Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2008Alokasi DAU setiap tahun senantiasa mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Padatahun 2005 realisasi DAU mencapai Rp88,8 triliun (3,2 persen terhadap PDB), sedangkandalam tahun 2006 mencapai sebesar Rp145,7 triliun (4,4 persen terhadap PDB).Sementara itu, dalam tahun 2007, alokasi DAU diperkirakan mencapai Rp164,8 triliun(4,3 persen terhadap PDB) mengalami kenaikan cukup signifikan yakni sekitar 13,1 persen.Kecenderungan kenaikan alokasi DAU dalam dua tahun terakhir terkait dengan kebijakankenaikan tingkat persentase yang digunakan dalam formula perhitungan dari 25,5 persenmenjadi 26,0 persen terhadap total PDN neto. Selain itu, sejalan dengan membaiknyakinerja perekonomian nasional, PDN neto yang merupakan basis perhitungan DAU jugamengalami kenaikan.Komponen lainnya dari dana perimbangan adalah DAK. DAK merupakan bantuan khusus(specific grant) yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatankhusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. DAKdialokasikan terutama untuk membantu membiayai kebutuhan sarana dan prasaranapelayanan dasar masyarakat atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.Alokasi DAK ke daerah ditentukan berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dankriteria teknis, dimana nilainya meningkat dari tahun ke tahun. Alokasi DAK dalamtahun 2006 mencapai Rp11,6 triliun (0,3 persen terhadap PDB), meningkat dibandingkantahun 2005 sebesar Rp4,8 triliun (0,2 persen terhadap PDB). Dalam tahun 2007 jumlahtersebut diperkirakan sebesar Rp17,1 triliun (0,4 persen terhadap PDB). Alokasi DAKtahun 2007 tersebut dialokasikan untuk bidang-bidang: pendidikan, kesehatan,infrastruktur, prasarana pemerintah, kelautan dan perikanan, pertanian, serta lingkunganhidup.Selain dana perimbangan, sejak tahun 2002 Pemerintah juga mengalokasikan DanaOtonomi Khusus (Otsus) dan Dana Penyeimbang (DP) pada pos anggaran belanja kedaerah dalam APBN. Dana Otsus dialokasikan kepada Provinsi Papua dalam rangkapelaksanaan otonomi khusus sebagai pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentangOtonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Sementara itu, Dana Penyeimbang yang sejaktahun 2004 diganti menjadi Dana Penyesuaian merupakan dana yang dialokasikan kepadadaerah tertentu yang menerima DAU lebih kecil dari tahun anggaran sebelumnya (holdharmless),yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Namundemikian dalam perkembangannya Dana Penyesuaian juga dialokasikan sebagai bantuankeuangan kepada daerah apabila Pemerintah mengeluarkan kebijakan secara nasionalyang dapat berdampak pada peningkatan beban pengeluaran daerah, serta untukpenyediaan sarana dan prasarana pembangunan infrastruktur di daerah-daerahberdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh DPR.Dalam tahun 2006, alokasi dana otsus dan penyesuaian mengalami penurunan yangcukup signifikan dari Rp7,2 triliun (0,3 persen terhadap PDB) dalam tahun 2005 menjadiRp4,0 triliun (0,1 persen terhadap PDB). Dalam tahun 2007, dana otsus dan penyesuaiandiperkirakan meningkat menjadi sebesar Rp8,5 triliun (0,2 persen terhadap PDB) ataumeningkat sebesar Rp4,5 triliun dari tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terutamadisebabkan adanya alokasi dana penyesuaian dalam rangka mendukung pelaksanaanprogram percepatan pembangunan infrastruktur sebesar Rp3,6 triliun.Dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal selama ini masih terdapat beberapatantangan, antara lain: perlunya peningkatan harmonisasi hubungan antara undang-II-42 NK dan RAPBN 2008