Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab VKebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah(2) Ada tidaknya eksternalitas (baik positif maupun negatif).Faktor ini berkaitan dengan timbulnya biaya atau manfaat terhadap masyarakat diluar jurisdiksi (lintas wilayah) yang melaksanakan penyediaan pelayanan publiktersebut. Kalau terdapat dampak eksternalitas dari suatu pelaksanaan pelayananpublik, maka akan semakin tidak layak pelayanan publik tersebut diserahkan kepadalevel pemerintah yang lebih rendah.(3) Disparitas antara potensi ekonomi dan kapasitas administrasi.Masing-masing daerah memiliki potensi ekonomi dan kapasitas adminsitrasi yangberbeda-beda. Semakin besar variasinya, maka akan semakin diperlukan kehatihatiandalam mendistribusikan suatu pelayanan publik. Semakin memadaikemampuan ekonomi dan kapasitas administrasi suatu daerah, maka akan semakinlayak daerah tersebut menangani berbagai pelayanan publik.(4) Variasi preferensi masyarakat terhadap public goods.Semakin bervariasi preferensi masyarakat terhadap pelayanan tertentu, maka akansemakin layak pelayanan publik tersebut dilaksanakan oleh tingkat pemerintahanyang lebih dekat ke masyarakat. Sebaliknya, apabila preferensi masyarakat relatifhomogen dan produksi/penyediaan dapat dilakukan secara seragam, maka akansemakin tidak layak pelaksanaan pelayanan publik tersebut berada padapemerintahan yang lebih rendah.(5) Pemeliharaan stabilitas ekonomi makro.Suatu pelayanan publik sebaiknya dipegang oleh pemerintah pusat apabila tindakanmasing-masing daerah dapat mengakibatkan timbulnya ketidakharmonisan di dalamnegeri, sehingga dapat merugikan seluruh daerah, terutama apabila mekanismekontrol dan mekanisme koordinasi antar-daerah tidak tersedia. Dengan demikian,pelayanan publik yang layak diberikan kepada daerah adalah pelayanan-pelayananyang tidak memiliki dampak atau pengaruh yang luas secara nasional.5.3.6. Pengelolaan Pinjaman dan Hibah DaerahPinjaman daerah merupakan salah satu instrumen pembiayaan pembangunan daerahyang bertujuan untuk memicu pertumbuhan ekonomi serta mempercepat pembangunandaerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Pada prinsipnya, pinjaman daerahterjadi karena APBD mengalami defisit. Menurut teori pengelolaan keuangan, defisitdapat direncanakan dalam rangka melakukan investasi dengan melakukan pinjaman.Hal ini dilakukan sesuai dengan prinsip memanfaatkan uang ‘sekarang’, yang memilikinilai yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan uang ‘masa datang’.Dengan prinsip tersebut di atas, maka pemerintah daerah seharusnya memiliki visi yangjauh ke depan untuk dapat mengelola potensi yang ada agar dapat dimanfaatkan seoptimalmungkin untuk dapat melayani masyarakat dengan baik. Namun demikian, mengingatpinjaman daerah mempunyai konsekuensi pada biaya yang akan terjadi pada masa yangakan datang, maka pengelolaan pinjaman daerah harus dilakukan denganmengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential management), profesional, dan tepatguna. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi beban pembayaran kembali pinjamanyang terdiri dari pokok, bunga dan biaya lain, agar tidak menimbulkan dampak negatifV-52 NK dan RAPBN 2008