12.07.2015 Views

Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Bab IIIPendapatan Negarakejaksaan <strong>dan</strong> peradilan, pendidikan, pelunasan piutang, pendapatan lainnya dari kegiatanusaha migas, <strong>dan</strong> pendapatan anggaran lain-lain.Besaran PNBP secara historis didominasi oleh penerimaan sumber daya alam (SDA),khususnya minyak bumi <strong>dan</strong> gas alam (migas). PNBP yang bersumber dari berbagaikementerian <strong>dan</strong> lembaga meskipun kecenderungannya meningkat, namun memilikibesaran penerimaan yang relatif kecil. Pemungutan PNBP di berbagai sektor <strong>dan</strong>departemen tersebut dilakukan dalam rangka pengaturan, pelayanan, <strong>dan</strong> pengawasan.Besaran PNBP Migas sangat tergantung dari lifting minyak, harga minyak bumi <strong>dan</strong>gas alam di pasar internasional, serta nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.Disamping itu, besaran PNBP migas juga dipengaruhi oleh proporsi bagian pemerintahyang tercantum dalam kontrak dengan investor. Besaran penerimaan PNBP SDA di luarmigas, yakni pertambangan umum, kehutanan, <strong>dan</strong> perikanan dipengaruhi oleh tingkatproduksi masing-masing jenis tambang untuk pertambangan umum, luas area/volumeproduksi hasil hutan untuk kehutanan, <strong>dan</strong> jenis <strong>dan</strong> jumlah kapal ikan untuk perikanan,serta kebijakan yang dilakukan pemerintah.Sementara itu, beberapa PNBP non-SDA utama antara lain berasal dari bagianpemerintah atas laba BUMN, <strong>dan</strong> penerimaan dari kementerian/lembaga sektor tertentu,seperti: Departemen Komunikasi <strong>dan</strong> Informatika, Kepolisian Republik Indonesia,Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan, Departemen Perhubungan,serta Departemen Hukum <strong>dan</strong> HAM. Besaran jumlah penerimaan PNBP non-SDAtergantung dari subyek, obyek <strong>dan</strong> tarif PNBP. Dalam rangka pengaturan <strong>dan</strong>pengawasan, maka sebagian penerimaan PNBP tersebut dipergunakan kembali olehKementerian/Lembaga.Dalam tahun 2006, PNBP mengalami peningkatan. Bila tahun 2005 realisasi PNBPmencapai Rp146,9 triliun (5,3 persen PDB), maka pada tahun 2006 realisasinya mencapaiRp227,0 triliun (6,8 persen PDB). Kenaikan ini disumbang oleh meningkatnya rata-rataharga minyak Indonesia dari US$51,8 per barel pada tahun 2005 menjadi US$63,8 perbarel pada tahun 2006, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan SDA migassebesar Rp54,3 triliun yaitu dari Rp103,8 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp158,1 triliunpada tahun 2006. Pada tahun 2006 tersebut, realisasi PNBP memberikan kontribusisebesar 35,7 persen dari total realisasi penerimaan dalam negeri tahun 2006.Pada <strong>RAPBN</strong>-P 2007, PNBP berperan sebesar 28,1 persen dari total penerimaan dalamnegeri. Realisasi PNBP dalam tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp191,9 triliun (5,0persen PDB). Bila dibandingkan dengan realisasi PNBP dalam tahun 2006 sebesarRp227,0 triliun, maka perkiraan realisasi PNBP tahun 2007 tersebut mengalamipenurunan Rp35,1 triliun atau 15,5 persen. Lebih rendahnya perkiraan realisasi PNBPtersebut terutama berkaitan dengan rendahnya perkiraan realisasi PNBP yang berasaldari sumber daya alam (SDA) migas (lihat Tabel III.11)Penerimaan SDA Minyak Bumi <strong>dan</strong> Gas AlamPenerimaan sumber daya alam (SDA) terdiri dari penerimaan SDA minyak bumi, gasalam (migas), pertambangan umum, kehutanan, <strong>dan</strong> perikanan. Dalam Grafik III.4terlihat bahwa sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2006, penerimaan SDA MigasIII-20 NK <strong>dan</strong> <strong>RAPBN</strong> <strong>2008</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!