Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab VIPembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko Fiskal6.3.8. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)Penjaminan Simpanan adalah program yang digulirkan Pemerintah dalam rangkamembangun kepercayaan masyarakat terhadap bank terutama setelah krisis. Penjaminansimpanan dilakukan oleh LPS terhadap simpanan nasabah bank yang memiliki izin usahapada dan setelah tanggal 22 September 2005. Mulai tanggal 22 Maret 2007, nilai simpananyang dijamin paling tinggi sebesar Rp100 juta per nasabah per bank.LPS adalah lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden yangdidirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Modal awal LPS ditetapkansekurang-kurangnya Rp4 triliun dan sebesar-besarnya Rp8 triliun. Pendapatan utama LPSberasal dari premi penjaminan dari bank-bank (sebesar 0,1 persen dari rata-rata saldo bulanantotal simpanan) dan hasil investasi.Surplus yang diperoleh akan dialokasikan 20 persen untuk Cadangan Tujuan dan 80 persenuntuk Cadangan Penjaminan. Dalam hal Cadangan Penjaminan tidak mencukupi untukpembayaran klaim, maka akan diperhitungkan sebagai pengurang modal LPS. Dalam halmodal LPS kurang dari modal awal, Pemerintah dengan persetujuan DPR akan menutupkekurangan tersebut. Tabel VI.23 menggambarkan posisi permodalan LPS untuk tahun2005 dan 2006, serta proyeksinya untuk tahun 2007 dan 2008.Tabel VI.23Kinerja Keuangan LPS(Rp miliar)No Keterangan 2005 2006 2007 20081 Dana Simpanan yang Dijamin 1.097.620 819.124 493.303 446.1782 Modal yang Dimiliki (Ekuitas) 4.282,13 5.573,84 6.632,39 *)3 a. Simpanan Layak Bayar 0 9,37 41,44 *)b. Realisasi Pembayaran Klaim 0 8,63 41,44 *)4 Cadangan Penjaminan 225,7 1.259,07 2.105,91 *)Sumber: LPS*) Tidak dapat diperkirakanSimpanan Layak Bayar atau jumlah klaim yang harus dibayar LPS dalam tahun 2008 tidakdapat diperkirakan karena bank yang berada dalam pengawasan khusus Bank Indonesiapada akhir tahun 2007 atau yang dicabut izin usahanya dalam tahun 2008 juga tidak dapatdiperkirakan. Dengan demikian, kemungkinan Pemerintah harus menyediakan dana chargeuntuk LPS juga belum dapat ditentukan.6.3.9. Tuntutan Hukum kepada PemerintahPemerintah diajukan ke pengadilan oleh pihak ketiga antara lain dalam kasus pengadaanlistrik swasta (Independent Power Producers/IPPs) dan Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN).VI-76 NK dan RAPBN 2008