Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab VKebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah5.2.6. Pemekaran DaerahSejak ditetapkannya PP Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan danKriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, jumlah daerah otonombaru menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan Grafik V.16 dapatdiketahui bahwa sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2007, jumlah daerah otonombaru mengalami peningkatan sebanyak 166 daerah baru, sehingga pada tahun 2007jumlah daerah otonom secara keseluruhan menjadi 492 daerah, yang terdiri dari 33provinsi, 369 kabupaten, dan 90 kota. Dengan menambahkan satu kabupaten dan limakota di wilayah Provinsi DKI Jakarta, maka jumlah keseluruhan kabupaten/kota diIndonesia adalah sebanyak 465 kabupaten/kota (370 kabupaten dan 95 kota).Grafik V.16Perkembangan Daerah Otonom,sebelum 1999 s.d Juli 2007400350300Jumlah Daerah250200150100500Sebelum19991999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 *TahunProvinsi Kabupaten Kota* Dalam tahun 2007, terdapat penambahan 25 daerah otonom baru, dimana 17 diantaranya telah ditetapkan UUpembentukannya pada bulan Januari dan Maret 2007. Adapun 8 daerah otonom baru lainnya telah disahkan pada tanggal17 Juli 2007.Sumber: Departemen Keuangan, data diolahPembentukan daerah otonom baru dapat menimbulkan permasalahan, jika tidakdidukung oleh kemampuan ekonomi dan keuangan yang memadai. Berdasarkan hasilevaluasi sementara terhadap 147 daerah otonom baru, diketahui bahwa daerah otonombaru menghadapi berbagai macam permasalahan, antara lain penyerahan pembiayaan,personil, peralatan dan dokumen (P3D), batas wilayah, dukungan dana kepada daerahotonom baru, mutasi PNS ke daerah otonom baru, pengisian jabatan dan tata ruang.Pemekaran daerah juga mempunyai dampak yang cukup besar terhadap APBN, yaitudampak terhadap DAU, penyediaan DAK bidang prasarana pemerintahan, danpembangunan instansi vertikal. Dampak pemekaran daerah terhadap DAU adalahV-42 NK dan RAPBN 2008