Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab II Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 20082.4.6.2. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)Salah satu aspek reformasi penganggaran yang diperkenalkan dalam Undang-undangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah aspek pendekatanpenganggaran, yang meliputi anggaran berbasis kinerja (Perfomance Based Budgeting),penganggaran terpadu (Unified Budget), dan kerangka pengeluaran jangka menengah(Medium Term Expenditure Framework). Sebagai implementasi dari anggaran berbasiskinerja (Perfomance Based Budgeting), Pemerintah telah mengeluarkan PeraturanPemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan PeraturanPemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan AnggaranKementerian/Lembaga sebagai operasionalisasi kebijakan penganggaran berbasis kinerja.Anggaran berbasis kinerja merupakan proses penyusunan anggaran denganmemperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil, termasukefisiensi dalam pencapaiannya, sedangkan penganggaran terpadu, yang mulai diterapkansejak tahun anggaran 2005, merupakan format baru yang mengubah format anggaranbelanja negara dengan menyatukan anggaran belanja rutin dan anggaran belanjapembangunan, serta reklasifikasi belanja Pemerintah Pusat. Sementara itu, KPJM yangdiharapkan dapat mulai diterapkan pada tahun 2008, merupakan pendekatanpenganggaran berdasarkan kebijakan. Pengambilan keputusan terhadap kebijakantersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, denganmempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahunberikutnya yang dituangkan dalam sebuah prakiraan maju.Penerapan KPJM dilandasi pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: (i) perspektifpenganggaran satu tahunan tidak mampu mengakomodasi dampak di masa depan darikebijakan-kebijakan yang ada hingga saat ini; (ii) belum terintegrasikannya prosesperumusan kebijakan, perencanaan dan penganggaran; serta (iii) dibutuhkannya sistempenganggaran yang lebih responsif, yang dapat memenuhi tuntutan peningkatan kinerja,kualitas layanan, dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya. Dengan adanya KPJMdiharapkan dapat tersedia suatu alat dan media untuk menyelaraskan perumusankebijakan pengeluaran dengan kemampuan penyediaan dana, dan pengeluaranpemerintah yang lebih mencerminkan prioritas Pemerintah. Selain itu, dengan adanyasuatu KPJM, proyeksi pengeluaran pemerintah dapat selalu disesuaikan dengan proyeksiketersediaan sumber dana yaitu berdasarkan proyeksi APBN jangka menengah, yangkonsisten dengan target-target fiskal dan kerangka keseimbangan ekonomi makro yangdiinginkan. Kondisi tersebut dimungkinkan karena KPJM merupakan proyeksi denganproses bergulir (rolling process) yang setiap tahun dimutakhirkan (up-dated) berdasarkandata realisasi yang paling terkini. Hal ini dimaksudkan untuk mengoreksiketidakseimbangan antara kemampuan pembiayaan dengan permintaan dana yangdiajukan oleh Kementerian/Lembaga. KPJM yang berfungsi dengan baik harus dapatmenunjukkan: (i) keterkaitan antara prioritas pemerintah dengan anggaran; (ii) adanyatrade off di antara berbagai pilihan kebijakan yang saling bersaing (competing policies);(iii) keterkaitan anggaran dengan kebijakan yang dipilih; serta (iv) peningkatan outcomemelalui peningkatan transparansi, akuntabilitas dan predictibility pendanaan.Manfaat KPJM bagi Pemerintah antar lain: pertama, KPJM dapat berperan dalammemelihara kelanjutan fiskal (fiscal sustainability) dan meningkatkan disiplin fiskal.Kedua, KPJM dapat meningkatkan keterkaitan antara proses perencanaan dengan prosesII-60 NK dan RAPBN 2008