Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab IIIPendapatan NegaraBerdasarkan pengelompokannya, kontribusi penyumbang deviden BUMN terbesar padaRAPBN 2008 diperkirakan berasal dari: (i) sektor pertambangan, industri strategis, energidan telekomunikasi sebesar 74,5 persen; (ii) sektor jasa keuangan dan perbankan sebesar18,6 persen; (iii) sektor pelayanan publik, perhubungan dan pariwisata sebesar 3,4 persen;(iv) sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan sebesar 2,9 persen, dan (v) sektor farmasi,konstruksi dan kawasan industri sebesar 0,5 persen (lihat Grafik III.22).PNBP LainnyaDalam RAPBN tahun 2008, target penerimaan PNBP Lainnya direncanakan mencapaiRp35,5 triliun atau turun sebesar Rp9,0 triliun atau 20,2 persen dibandingkan RAPBN-P tahun 2007 sebesar Rp44,4 triliun. Lebih rendahnya penerimaan target PNBP Lainnyaterutama disebabkan oleh tidak diperhitungkannya penerimaan piutang batu bara danillegal logging pada tahun 2008. PNBP lainnya yang berasal dari beberapa kementerian/lembaga dapat dilihat pada Tabel III.21.Tabel III.21Perkembangan PNBP Lainnya Tahun 2007 – 2008(miliar rupiah)PenerimaanAPBN 2007 RAPBN-P 2007 RAPBN 20081 Departemen Pendidikan Nasional 5.306,5 3.150,7 3.901,22 Departemen Kesehatan 1.983,8 1.983,8 2.711,03 Departemen Komunikasi dan Informasi 3.527,6 3.527,6 4.503,74 Kepolisian Republik Indonesia 1.520,9 1.521,0 1.515,35 Badan Pertanahan Nasional 1.126,2 1.126,2 1.132,66 Departemen Hukum dan HAM 1.000,0 1.000,0 1.086,77 Departemen Luar Negeri 310,7 310,8 380,08 Departemen Perhubungan 295,9 295,9 307,29 Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi 409,8 409,8 484,110 Penerimaan lain seperti:Rekening Dana Investasi (RDI) 7.850,0 7.850,0 4.829,0Domestic Market Obligation (DMO) Migas 7.360,9 6.210,5 6.456,5Penjualan hasil tambang 2.175,4 2.175,4 2.496,9Penerimaan lainnya 12.702,3 14.907,0 5.694,0Total PNBP Lainnya 45.570,0 44.468,7 35.498,2Sumber: berbagai Kementerian/LembagaDalam rangka mengoptimalkan kontribusi PNBP lainnya yang berasal dari penerimaankementerian/lembaga, pada tahun 2008 pemerintah akan mengambil berbagailangkah-langkah kebijakan yang diantaranya dapat disampaikan sebagai berikut:1. PNBP Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas)Kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan dari PNBP perlu memperhatikan: (i)dampak pengenaan pungutan jasa pelayanan terhadap masyarakat dan kegiatanusahanya; (ii) biaya penyelenggaraan kegiatan pemerintah sehubungan dengan jenisPNBP yang bersangkutan; serta (iii) aspek keadilan dalam pengenaan beban kepadamasyarakat. Dengan mempertimbangkan aspek pelayanan dan keadilan kepadamasyarakat tanpa mengesampingkan aspek profesionalitas dalam pendidikan, padaRAPBN 2008 PNBP sektor pendidikan direncanakan akan mengalami kenaikan sebesarRp750,5 miliar atau 23,8 persen menjadi Rp3.901,2 miliar dibandingkan dengan targetIII-48 NK dan RAPBN 2008