Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

PendahuluanBab IDampak dari kebijakan fiskal terhadap perekonomian pada tahun 2008 dapat dilihatdari dampak RAPBN 2008 terhadap tiga besaran pokok, yaitu: (i) Dampak terhadapsektor riil (permintaan agregat). Dalam tahun 2008, komponen konsumsi pemerintahdalam RAPBN 2008 mencapai Rp377,2 triliun atau sekitar 8,8 persen dari PDB. Sejalandengan komitmen pemerintah dalam upaya pemantapan pelaksanaan desentralisasifiskal, kontribusi terbesar dalam pembentukan konsumsi pemerintah berasal darikomponen belanja barang dan jasa oleh daerah yang mencapai Rp183,5 triliun. Sedangkankomponen pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB) mencapai Rp189,9 triliun(4,4 persen dari PDB). Dengan stimulus belanja barang dan jasa serta PMTB, makaperekonomian dapat dipacu lebih tinggi; (ii) Dampak terhadap sektor moneter. Secaratotal, transaksi keuangan pemerintah dalam tahun 2008 diperkirakan akan berdampakekspansif sebesar Rp59,4 triliun (1,4 persen dari PDB). Tetap ekspansifnya operasi fiskalpemerintah tersebut konsisten dengan upaya pemerintah untuk memberikan stimulusfiskal secara terukur dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi melalui belanjapemerintah. Dengan stimulus ini diharapkan pertumbuhan ekonomi tahun 2008 akanmeningkat lebih tinggi; (iii) Dampak Neraca Pembayaran (Cadangan Devisa). Secarakeseluruhan dampak operasi keuangan Pemerintah diperkirakan meningkatkan jumlahcadangan devisa nasional sebesar Rp61,4 triliun atau sekitar US$6,8 miliar (asumsi nilaitukar Rp9.100/US$), lebih rendah bila dibandingkan dengan RAPBN-P tahun 2007sebesar Rp62,6 triliun atau setara dengan US$6,9 miliar. Hal tersebut didasarkanperkiraan transaksi berjalan pemerintah yang mengalami surplus sebesar Rp93,4 triliun,sedangkan transaksi modal pemerintah mengalami defisit sebesar Rp32,0 triliun.Perlu dicatat, seperti juga yang terjadi di negara-negara lain, dewasa ini kebijakan fiskalmasih sangat penting, namun perannya sebagai sumber pertumbuhan (source of growth)cenderung berkurang dibandingkan dengan peran sektor swasta yang memangdiharapkan akan semakin meningkat. Dewasa ini dan di masa depan peran pemerintahlebih difokuskan sebagai regulator.Peran lain yang juga amat penting dari kebijakan fiskal adalah peran redistribusi danalokasi anggaran pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatankesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal dapat dipergunakan untukmempengaruhi sektor-sektor ekonomi atau kegiatan tertentu, untuk menyeimbangkanpertumbuhan pendapatan antarsektor ekonomi, antardaerah, atau antargolonganpendapatan. Peran kebijakan fiskal juga menjadi penting dalam menanggulangi dampakyang ditimbulkan oleh bencana alam, wabah penyakit, dan konflik sosial.Di dalam peran strategis kebijakan fiskal, hal lain yang tak boleh dilupakan adalah prosespolitik anggaran yang terdiri dari perencanaan, implementasi dan pertanggungjawabankebijakan fiskal. Hal ini menjadi penting mengingat Indonesia adalah negara yang sedangdalam transisi menuju demokratisasi. Implikasinya, kebijakan fiskal direncanakan,ditetapkan dan dilaksanakan melalui proses yang transparan, dan prosedur yang relatifpanjang, dan harus melibatkan peran dan persetujuan berbagai pihak. Ini adalahkonsekuensi logis dari peningkatan transparansi, demokratisasi dan keterlibatan seluruhelemen masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kuncikeberhasilan kebijakan fiskal akan sangat terletak pada pemahaman bersama akanpentingnya perencanaan yang baik, pelaksanaan yang efektif, dan pertanggungjawabanNK dan RAPBN 2008I-3