Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab VKebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan DaerahSebagian besar pungutan yang dilakukan oleh daerah, baik dalam bentuk pajak ataupunretribusi, berkaitan dengan lalu lintas barang, seperti pengenaan pajak/retribusi ataspengeluaran dan pemasukan barang hasil-hasil bumi, hewan dan ternak, serta retribusi ataspenggunaan jalan umum. Sebagian lainnya adalah retribusi yang berkaitan dengan pelayananadministrasi pemerintahan, seperti penerbitan izin usaha, rekomendasi, legalisasi surat danadministrasi lainnya, yang seharusnya dapat dibiayai dari penerimaan umum daerah.Pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah baru tersebut cenderung mendorong terjadinyaekonomi biaya tinggi dan iklim yang tidak kondusif bagi investasi. Pungutan-pungutantersebut, walaupun secara finansial relatif kecil nilainya, namun dapat mengganggu ikliminvestasi, karena investor dihadapkan dengan berbagai macam pungutan yang kecil-kecilyang dapat meningkatkan biaya pemenuhan perpajakan dan retribusi (compliance cost).Untuk mengurangi dampak negatif dari perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah,pemerintah pusat melakukan pengawasan. Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000, sistempengawasan yang diterapkan adalah bersifat represif, yakni daerah dapat menetapkan danmemberlakukan perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah tanpa memerlukanpersetujuan dari pemerintah pusat. Daerah wajib menyampaikan perda dimaksud kepadapemerintah pusat untuk dievaluasi dalam jangka waktu 15 hari sejak ditetapkan. Polapengawasan seperti ini sejalan dengan semangat otonomi daerah yang ditandai denganterbitnya UU Nomor 22 Tahun 1999. Banyaknya perda pungutan daerah yang bertentangandengan peraturan perundang-undangan dan/atau kepentingan umum, merupakan salahsatu pertimbangan mengubah sistem pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah darisistem represif menjadi sistem preventif sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun2004. Berdasarkan sistem ini, Raperda pajak daerah dan retribusi daerah harus mendapatkanpersetujuan dari Gubernur (untuk perda kabupaten/kota) dan dari Menteri Dalam Negeri(untuk perda provinsi) sebelum ditetapkan menjadi perda. Kebijakan ini dapat mengurangitimbulnya perda-perda pajak daerah dan retribusi daerah yang bermasalah. Namun demikian,sistem pengawasan ini tentunya akan memperpanjang birokrasi dalam penetapan perdapajak daerah dan retribusi daerah.Dalam kurun waktu sampai dengan 2 Maret 2006, pemerintah pusat melalui DepartemenDalam Negeri telah membatalkan 505 Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah.Perda-perda yang dibatalkan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yanglebih tinggi dan/atau kepentingan umum. Sebagian besar perda pungutan daerah yangdibatalkan tersebut adalah di sektor perindustrian dan perdagangan, perhubungan, kehutanan,tenaga kerja, peternakan, kelautan dan perikanan, perkebunan, serta energi dan sumberdaya mineral, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel V.13. Pungutan daerah yang berlebihanpada sektor-sektor tersebut akan secara langsung membebani masyarakat yang bergerakdibidang tersebut, dan memberikan dampak negatif bagi pengembangan kegiatan ekonomimasyarakat.Perda pungutan daerah yang dibatalkan tersebut terdapat di hampir seluruh wilayahIndonesia. Urutan terbesar kabupaten/kota yang menerbitkan perda pungutan daerah yangbermasalah dan telah dibatalkan oleh pemerintah pusat adalah kabupaten/kota yang beradadi wilayah provinsi Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Barat, Lampung, Sulawesi Selatan,Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Riau, Jambisebagaimana dapat dilihat pada Tabel V.14.V-36 NK dan RAPBN 2008