Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab II Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2008barang dan jasa, perjalanan dinas dan pemeliharaan aset negara (iii) meningkatkan secarasignifikan alokasi belanja modal untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dasar,(iv) memenuhi kewajiban pembayaran bunga utang kepada kreditor, (v) menyediakanalokasi subsidi untuk menjaga stabilitas harga, membantu masyarakat kurang mampudan pelaksanaan tugas pelayanan umum, (vi) meningkatkan alokasi anggaran bantuansosial untuk program jaring pengaman sosial, (vii) menyediakan tambahan alokasianggaran untuk pendidikan dalam rangka pemenuhan amanat konstitusi, serta(viii) meningkatkan dana cadangan bencana alam untuk mengantisipasi langkahkedaruratan penanggulangan bencana.Terkait upaya pemantapan desentralisasi fiskal, secara umum beberapa hal yang menjadiarahan kebijakan alokasi untuk belanja ke daerah adalah sebagai berikut; (i) mengurangikesenjangan fiskal baik antara pusat dan daerah maupun antar daerah, (ii) meningkatkanefisiensi pemanfaatan sumber daya nasional, (iii) meningkatkan kualitas pelayanan publikdi daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah, (iv) meningkatkankemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah, (v) meningkatkansinkronisasi rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah, serta(vi) mendukung kesinambungan fiskal nasional dalam kerangka kebijakan ekonomimakro.Khusus terkait kebijakan formula perhitungan DAU, Pemerintah telah menetapkanbahwa DAU akan dialokasikan sekitar 26 persen dari PDN neto. Sementara itu DAKakan dialokasikan untuk bidang-bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkunganhidup, kelautan dan perikanan, pertanian, serta prasarana pemerintahan daerah.Selanjutnya, dana otsus akan dialokasikan sebesar 2,0 persen dari total DAU nasionaluntuk Propinsi Papua dan Nanggroe Aceh Darusalam (NAD).Pembiayaan defisit APBN bersumber dari pembiayaan dalam negeri dan luar negeri.Sumber pembiayaan dalam negeri berasal dari penggunaan saldo dana rekeningpemerintah pada Bank Indonesia, penerimaan dari hasil privatisasi BUMN, penerimaanhasil penjualan asset program restrukturisasi perbankan (PT. PPA), dan Surat BerhargaNegara (SBN). Sumber pembiayaan luar negeri tergantung dari penarikan pinjamanluar negeri, baik pinjaman program maupun proyek serta pembayaran cicilan pokokutang luar negeri (amortisasi). Penarikan pinjaman program tersebut dipengaruhi olehpenyelesaian persyaratan matriks kebijakan (policy matrix), sedangkan pencairanpinjaman proyek tergantung dari kemampuan penyerapan serta kinerja pelaksanaanmasing-masing proyek yang dibiayai dari pinjaman proyek tersebut. Selanjutnya dalamtabel II.6 dapat dilihat postur RAPBN 2008.2.4.4. Pengendalian Defisit Gabungan RAPBN dan RAPBDSejalan dengan upaya Pemerintah untuk mendorong aktivitas ekonomi dalam rangkapercepatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangankemiskinan, upaya mewujudkan keseimbangan fiskal dalam tiga tahun terakhir sejaktahun 2005, mulai sedikit diperlonggar dengan memberikan ruang gerak bagi aktivitasekonomi. Keseimbangan fiskal tersebut mencakup upaya konsolidasi fiskal gunamewujudkan ketahanan fiskal yang berkesinambungan (fiscal sustainability) sertaII-48 NK dan RAPBN 2008