Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan DaerahBab VKonsep harmonisasi atau pengharmonisasian dapat diartikan sebagai cara atau upayamelakukan penyelarasan/penyesuaian antara obyek yang satu dengan obyek yang lain,yaitu antara dana dekonsentrasi/tugas pembantuan dengan dana desentralisasi. Upayapenyelarasan dan pengharmonisasian dana desentralisasi dengan dana dekonsentrasidan dana tugas pembantuan tidak dikaitkan dengan aspek-aspek yang bersifat kuantitatifberupa kesetaraan dalam penentuan besar-kecilnya alokasi dana, melainkan lebihdifokuskan pada aspek-aspek kualitatif yang diperlukan dalam mendukungpenyelenggaraan pemerintahan dan manajemen pendanaan. Oleh karena itu, tujuandilakukannya upaya penyelarasan dan pengharmonisasian antara dana dekonsentrasidan/atau tugas pembantuan dengan dana desentralisasi adalah sebagai berikut:• menciptakan keselarasan antara kebijakan penataan urusan pemerintahan,perencanaan, dan penganggaran;• mengeliminasi kemungkinan terjadinya duplikasi pendanaan terhadap satu obyekatau jenis urusan yang sama;• meningkatkan sinergitas penggunaan dana sejalan dengan pelaksanaan azasdesentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan;• menjamin kesinambungan pendanaan dan pelaksanaan program pusat dan daerah.Harmonisasi dana dekonsentrasi dan/atau dana tugas pembantuan dengan danadesentralisasi memiliki keterkaitan sangat erat dengan penataan struktur dan kejelasanfungsi pada masing-masing tingkatan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupundaerah. Penataan urusan pemerintahan dimaksudkan untuk memperjelas sekaligusmemproporsionalkan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan agarnantinya prinsip “structure follows functions” dan “money follows functions” dapatdilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan. Dengan adanya pembagian urusanpemerintahan tersebut diharapkan dapat tercipta harmonisasi dan sinergitas pendanaanterhadap sesuatu urusan yang telah ditetapkan dalam lingkup kewenangan masingmasingtingkatan pemerintahan.Selain dari sisi penataan dan pembagian urusan, harmonisasi dana dekonsentrasi dan/atau dana tugas pembantuan dengan dana desentralisasi juga dapat dilihat dari sisiperencanaan dan penganggaran. Dengan mengkaitkan kebijakan (policy), perencanaan(planning), dan penganggaran (budgeting), diharapkan akan tercipta suatu outputpengelolaan yang jelas dan sinkron. Perencanaan pembangunan nasional terdiri atasperencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga (K/L) dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengankewenangannya. Perencanaan pembangunan nasional menghasilkan RencanaPembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJM), serta Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP).Dengan berpedoman pada RKP, kementerian/lembaga selanjutnya mulai menyusunrencana kerja dan anggaran (RKA-KL), yang kemudian disesuaikan menjadi RKA-KLyang dirinci menurut unit organisasi dan kegiatan, setelah menerima Surat EdaranMenteri Keuangan tentang pagu sementara bagi masing-masing program. PenyesuaianRenja-KL dimaksud, termasuk alokasi sementara untuk program dan kegiatan dalamrangka pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Menurut UU Nomor 33 Tahun2004, RKA-KL yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden juga harus disampaikanNK dan RAPBN 2008V-49