Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2008alam sebesar Rp 400 miliar; (ii) penyediaan bantuan stimulans bahan bangunan rumahbagi korban bencana /korban konflik dengan alokasi anggaran sebesar Rp 150 miliar;(iii) bantuan sosial bagi pekerja migran bermasalah/trafficking dalam dan luar negeri,bantuan sosial bagi korban tindak kekerasan pada rumah perlindungan dan TraumaCenter dengan alokasi anggaran sebesar Rp 42 miliar; (iv) pengawasan dan penegakanperaturan dalam rangka perlindungan masyarakat dari dampak penyelenggaraan undiangratis berhadiah (UGB) dan pengumpulan uang atau barang (PUB) dengan alokasianggaran Rp9,0 miliar; (v) terlaksananya sistem jaminan kesejahteraan sosial bagimasyarakat rentan dan kurang mampu dengan alokasi anggaran sebesar Rp29,3 miliardan pemberian bantuan dalam bentuk uang bagi rumah tangga sangat miskin denganalokasi anggaran sebesar Rp. 1.100 miliar Dari berbagai kegiatan tersebut, keluaran atauoutput yang diharapkan adalah: (i) terjaminnya ketersediaan bantuan dasar bagi korbanbencana alam sebanyak 18.790 KK, (ii) terbantunya rehabilitasi korban bencana sosialsebanyak 6.138 KK, perlindungan social KTK pada RPTC sebanyak 987 orang,perlindungan social PM sebanyak 36.735 orang, (iii) terbantunya UEP KTK dan PMsebanyak 4.036 orang, terlatihnya PPNS undian bagi 176 orang, (iv) tersantuninya danterlindunginya PMKS nonpotensial sebanyak 3.430 orang dan pekerja sektor informalsebanyak 58.000 KK, tersalurkannya pemberian bantuan uang bagi rumah tangga sangatmiskin sebanyak 800.000 RTSM di 9 propinsi.Pada program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) danpenyandang masalah kesejahteraan sosial, alokasi anggaran akan digunakan untukmembiayai berbagai kegiatan antara lain: (i) pelaksanaan kegiatan pemberdayaan fakirmiskin di kabupaten kota melalui bimbingan motivasi dan bantuan modal usaha denganalokasi anggaran sebesar Rp 449 miliar, (ii) pengembangan bantuan modal usaha mikro(LKM) untuk melaksanakan kegiatan usaha ekonomi produktif bagi keluarga dan fakirmiskin dengan alokasi anggaran sebesar Rp 46,1 miliar dan (iii) kegiatan pemberdayaanKomunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS dengan alokasi anggaran sebesar Rp 128,5miliar. Dari berbagai kegiatan tersebut, keluaran (output) yang diharapkan adalah:(i) tersalurnya bantuan bagi keluarga miskin dalam bentuk stimulans UEP bagi sejumlah277.000 KK di 33 provinsi; (ii) tersalurkannya Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial(BLPS) untuk KUBE Fakir Miskin di 60 kabupaten/ kota pada 33 provinsi; dan(iii) diberdayakannya KAT sebanyak 12.389 KK di 30 provinsi, keluarga rentan sosialekonomi dan psikologi sebanyak 65.000 KK di 33 provinsi.Pada program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, alokasi anggaran akandigunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, antara lain: (i) pelayanan danperlindungan kesejahteraan sosial anak dengan anggaran sebesar Rp 312,2 miliar;(ii) pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial lanjut usia dengan anggaran sebesarRp77,8 miliar; (iii) rehabilitasi sosial penyandang cacat dengan anggaran sebesar Rp160,8miliar; (iv) rehabilitasi sosial tuna sosial dengan anggaran sebesar Rp 33,8 miliar; dan(v) rehabilitasi dan perlindungan korban Napza dengan anggaran sebesar Rp25,2 miliar.Dari berbagai kegiatan tersebut, keluaran (output) yang diharapkan adalah: (i) terbinanya49.500 anak di 33 provinsi, 3.056 anak di 10 UPT, pusat pelayanan, rumah sejahteradan trauma centre anak,137.518 klien anak di panti sosial masyarakat dan 600 pekerjaanak melalui PKH Program Bantuan dan Jaminan Sosial; (ii) terlayaninya 9.600 lanjutusia di 33 provinsi, 211 lanjut usia di 2 UPT, 4.744 klien lanjut usia di panti sosial masyaraktserta 5.000 lanjut usia terlantar penerima pelayanan dan jaminan sosial lanjut usia;IV-72 NK dan RAPBN 2008