Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab VKebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerahbanyak disebabkan oleh tidak tersedianya instrumen pengelolaan keuangan daerah yangmenyeluruh dan terintegrasi.Pengelolaan keuangan daerah merupakan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerahsebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 32 dan 33 Tahun 2004. Beberapa peraturanperundang-undangan lainnya yang menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan daerahadalah UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan UU Nomor 25 Tahun 2004tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.Untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah tersebut, pemerintah telahmenerbitkan PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yangmengatur secara komprehensif dan terpadu (omnibus regulation) dari berbagai UUtersebut diatas, yang bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaannya, dan tidakmenimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Peraturan dimaksud memuat berbagaikebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, danpertanggungjawaban keuangan daerah. Dengan demikian, daerah dapat mewujudkanpengelolaan keuangan dengan efektif dan efisien. Di samping itu, diharapkan dapatdiwujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama, yaitutransparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBDsemaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalampenetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusisumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karenanya, proses danmekanisme penyusunan APBD yang diatur dalam PP tersebut akan memperjelas siapabertanggung jawab apa, sebagai landasan pertanggungjawaban, baik antara eksekutifdan DPRD, maupun di lingkungan internal eksekutif itu sendiri.Pengelolaan keuangan daerah juga menerapkan prinsip anggaran berbasis kinerja. Olehkarena itu, dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masingsatuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang disusun dalam format Rencana Kerja danAnggaran (RKA) SKPD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentangtujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan)dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatukegiatan yang dianggarkan. Dalam hal ini, penerapan anggaran berbasis kinerjamengandung makna bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untukbertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dayanya.Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam penyusunananggaran daerah antara lain: (i) pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraanyang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan,sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;(ii) penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianyapenerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatanyang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/PerubahanAPBD; dan (iii) semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yangbersangkutan harus dimasukkan dalam APBD, dan dilakukan melalui rekening kas umumdaerah.V-40 NK dan RAPBN 2008