Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab VIPembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko Fiskalpelaksanaannya, berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentangBUMN, Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untukmenyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dantujuan kegiatan BUMN. Saat ini terdapat 16 BUMN yang melaksanakan kegiatan PSO.Dalam tahun 2006, subsidi yang dianggarkan dalam APBN-P Tahun 2006 adalah Rp109,56triliun (termasuk subsidi Rp2,48 triliun yang tidak tercantum dalam APBN-P Tahun 2006karena telah masuk dalam Anggaran Departemen Perhubungan dan Departemen Kesehatan).Sedangkan realisasinya adalah Rp99,53 triliun.Dalam tahun 2007, subsidi yang dianggarkan dalam APBN Tahun 2007 adalah Rp101,48triliun (termasuk Rp170,98 miliar yang masuk dalam Anggaran Departemen Perhubungandan Departemen Kesehatan). Dalam RAPBN-P Tahun 2007, diusulkan tambahan subsidisenilai total Rp9,88 triliun yang diperuntukkan bagi subsidi harga listrik dan BBM yangdiberikan melalui PT PLN dan PT Pertamina, subsidi harga pupuk melalui PT Pusri, sertapelaksanaan PSO oleh Perum DAMRI dan Perum Jasa Tirta I.Dalam tahun 2008, diperkirakan kebutuhan dana untuk PSO dan subsidi melalui BUMNadalah sebesar Rp100,70 triliun (di luar PT Askes). Dari total nilai tersebut, kebutuhan danauntuk subsidi listrik dan BBM melalui PT PLN dan PT Pertamina mengambil porsi yangcukup besar yaitu Rp75,17 triliun namun mengalami penurunan sebesar 22,02 persendibandingkan RAPBN-P Tahun 2007.Berdasarkan penyaluran dana PSO yang telah dilakukan setiap tahunnya, Pemerintah telahdan akan terus melakukan kajian secara komprehensif terhadap efektivitas dan efisiensipenyaluran PSO, sehingga menjadi lebih transparan dan akuntabel.Terkait dengan uraian tersebut di atas, berikut ini disajikan kinerja beberapa BUMN sertapotensi risiko fiskal yang ditimbulkannya. Untuk risiko fiskal terkait dengan PSO, akandisajikan data keuangan PT Pertamina dan PT PLN. Untuk risiko fiskal terkait dengan PMN,akan disajikan data keuangan PT Garuda Indonesia, PT Askrindo, dan Perum SaranaPengembangan Usaha. Sedangkan untuk BUMN sektor perbankan, akan disajikan datakeuangan PT Bank Mandiri Tbk.6.3.5. Program Pensiun dan Tunjangan Hari Tua (THT) PegawaiNegeri Sipil (PNS)Program pensiun dan THT PNS dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun1956 tentang Pembelanjaan Pensiun, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentangPensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang kemudian ditindaklanjuti dengan PeraturanPemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial.Untuk program pensiun, PNS diwajibkan membayar iuran sebesar 4,75 persen dari jumlahgaji, tunjangan istri, dan tunjangan anak per bulan. Dana tersebut kemudian dititipkankepada PT Taspen (Persero) tanpa memberi hak untuk mengelola dana dimaksud. Sampaidengan tahun 1993, pembayaran pensiun kepada para pensiunan menjadi beban APBN(sistem pay as you go). Mulai tahun 1994, akibat kesulitan keuangan negara, pembayaranVI-72 NK dan RAPBN 2008