Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab VKebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerahadanya indikator kinerja, khususnya output (keluaran) dan outcome (hasil), standarpelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, standar analisabiaya, dan biaya standar keluaran yang dihasilkan.(iv) Klasifikasi anggaran berdasarkan organisasi, fungsi, dan jenis belanja;Dalam rangka meningkatkan kualitas informasi keuangan, Pemerintah Daerahmenggunakan klasifikasi anggaran yang terdiri dari klasifikasi menurut organisasi,fungsi, dan jenis belanja.Yang dimaksud dengan klasifikasi belanja menurut organisasi adalah klasifikasiyang disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah, seperti DPRD,kepala daerah dan wakil kepala daerah, sekretariat daerah, sekretariat DPRD,kecamatan, lembaga teknis daerah, dan kelurahan.Klasifikasi belanja menurut fungsi terdiri dari klasifikasi belanja berdasarkan urusanpemerintahan dan klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara. Klasifikasibelanja berdasarkan urusan pemerintahan diklasifikasikan menurut kewenanganpemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. Klasifikasi belanja menurut fungsiuntuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiriatas fungsi pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkunganhidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama,pendidikan, serta perlindungan sosial.(v) Perubahan dari single entry menjadi double entry;Perubahan dalam pencatatan transaksi oleh pemerintah daerah dari pencatatansingle entry menjadi double entry, memungkinkan pemerintah daerah untuk dapatmembuat laporan keuangan, yang terdiri dari Neraca, Laporan Arus Kas, danCatatan atas Laporan Keuangan.(vi) Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada Standar AkuntansiInternasional;Sistem akuntansi pemerintahan daerah merupakan salah satu bagian dari sistempengelolaan keuangan daerah yang berfokus pada standar bentuk dan isi laporanpertanggungjawaban keuangan daerah agar laporan keuangan tersebut dapatmenghasilkan informasi yang berguna bagi para stakeholder.Dalam rangka penyusunan laporan keuangan yang baku/standar, pemerintah telahmembentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang bertugas untukmenyusun suatu standar akuntansi pemerintahan. Hasil kerja KSAP adalahPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar AkuntansiPemerintahan (SAP) yang menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam membuatPeraturan Daerah tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD). SAPDtersebut akan menjadi sarana bagi daerah untuk menyusun laporanpertanggungjawaban keuangan (LPJ).(vii) Anggaran berdasarkan Medium Term Expenditure Framework (MTEF).Kerangka pengeluaran jangka menengah (MTEF) adalah pendekatanpenganggaran berdasarkan pendekatan dengan pengambilan keputusan terhadapV-32 NK dan RAPBN 2008