Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan DaerahBab Vpemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan PP Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibahkepada Daerah, hibah kepada daerah bersifat bantuan untuk menunjang programpembangunan sesuai dengan prioritas dan kebijakan pemerintah, serta mensyaratkanadanya dana pendamping. Hibah kepada daerah yang bersumber dari pendapatan dalamnegeri, kegiatannya merupakan kebijakan Pemerintah atau dapat diusulkan oleh K/L.Dalam hal hibah kepada daerah yang bersumber dari pinjaman luar negeri kegiatannyatelah diusulkan oleh K/L. Hibah kepada daerah yang bersumber dari hibah luar negeri,kegiatannya dapat diusulkan oleh K/L dan/atau daerah.Hibah diberikan kepada daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah berkoordinasidengan Menteri pada Kementerian Negara/Pimpinan Lembaga terkait. Hibah yangberasal dari dalam negeri dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)antara pemerintah dan pemerintah daerah, sementara yang berasal dari penerusanpinjaman dan/atau hibah luar negeri dituangkan dalam Naskah Perjanjian PenerusanHibah (NPPH) antara pemerintah dan pemerintah daerah.Kriteria pemberian hibah kepada daerah dari pemerintah dapat digolongkan berdasarkansumber dana pada APBN. Hibah yang bersumber dari pendapatan dalam negeri, diberikankepada daerah dengan kriteria untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi urusandaerah, yaitu peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, danpemberdayaan aparatur daerah, untuk kegiatan dengan kondisi tertentu yang berkaitandengan penyelenggaran kegiatan pemerintah yang berskala nasional/internasional didaerah.Hibah yang bersumber dari pinjaman luar negeri, diberikan kepada daerah dengan kriteriauntuk melaksanakan kegiatan yang merupakan urusan daerah dalam rangka pencapaiansasaran program yang merupakan prioritas pembangunan nasional, diprioritaskan untukdaerah dengan kapasitas fiskal rendah.Hibah yang bersumber dari hibah luar negeri, diberikan kepada daerah berdasarkankriteria untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi urusan daerah, yaitu peningkatanfungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur daerah. Untukkegiatan yang diusulkan oleh K/L dimana sumber pembiayaannya berasal dari penerusanhibah luar negeri tersebut, maka pengusulan pemberian hibah adalah sebagaimana hibahyang bersumber dari pinjaman luar negeri, yaitu telah tercantum dalam DRPPHLN tanpamempertimbangkan kapasitas fiskal daerah. Kapasitas fiskal daerah adalah gambarankemampuan keuangan masing-masing Daerah yang dicerminkan melalui penerimaanumum APBD (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama,dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluarantertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan, setelah dikurangi belanja pegawai dandikaitkan dengan jumlah penduduk miskin. Untuk hibah yang diusulkan oleh daerahyang telah mendapatkan komitmen dari pemberi hibah luar negeri (PHLN) maka daerahmengajukan usulan kepada Departemen Keuangan dan Kementerian Negara/Lembagaterkait untuk memasukkan usulan kegiatan dalam daftar rencana hibah daerah (DRHD).Berdasarkan hasil evaluasi atas kriteria dan terpenuhinya penilaian hibah, MenteriKeuangan menetapkan persetujuan pemberian hibah. Berdasarkan persetujuan tersebutmaka dilakukan perjanjian hibah yang dituangkan dalam NPHD atau NPPH dengandaerah. NPHD atau NPPH antara lain memuat ketentuan mengenai tujuan hibah,NK dan RAPBN 2008V-57