Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab IIIPendapatan Negarakepabeanan melalui reformasi administrasi kepabeanan. Langkah-langkah administrasikepabeanan tersebut mencakup fasilitasi perdagangan, yang meliputi jalur prioritas,pengembangan sistem otomasi kepabeanan, dan sistem pembayaran elektronikPemerintah juga menekankan industrial assistance, yang meliputi: (i) pengembangankawasan berikat; (ii) pemberian kemudahan impor untuk tujuan ekspor; serta penyediaanfasilitas pembebasan/keringanan bea masuk terhadap barang modal (iii) bahan bakuuntuk penanaman modal; (iv) pemerintah akan mengoptimalisasi penerimaan bea masukdengan meningkatkan peran analis intelijen; (v) pengembangan data base nilai pabeandan komoditi; (vi) peningkatan efektivitas verifikasi dan audit; (vii) dan pengefektifanpenagihan tunggakan; dan (viii) meningkatkan kegiatan pengawasan kepabeanan.Bea KeluarPenerimaan bea keluar (sebelumnya disebut pungutan ekspor) dalam RAPBN tahun2008 direncanakan sebesar Rp0,5 triliun. Jumlah ini berarti mengalami penurunansebesar 83,0 persen dibandingkan dengan sasaran penerimaan bea keluar dalam RAPBN-P tahun 2007 sebesar Rp2,7 triliun. Penurunan bea keluar tersebut terutama dipengaruhioleh perkiraan menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat danpenurunan tarif bea keluar yang normal seiring dengan ketersediaan CPO di dalam negeridan stabilnya harga minyak goreng di dalam negeri.Penerimaan bea keluar dalam implementasinya memiliki fungsi budgeter dan fungsiregulator. Sebagai fungsi budgeter, penerimaan bea keluar diharapkan setiap tahunnyadapat terus meningkat. Namun dalam pelaksanaannya fungsi bea keluar lebih ditekankansebagai regulator. Oleh karena itu efektivitas kebijakan bea keluar tidak hanya dilihatdari tercapainya target penerimaan bea keluar dalam APBN, tetapi juga dilihat daritercapainya tujuan dari kebijakan pengenaan bea keluar.Dengan diberlakukannya UU Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, maka mulai tahun 2008 Direktorat Jenderal Beadan Cukai bertanggung jawab atas pemungutan bea keluar. Adapun tujuan dari kebijakanpengenaan bea keluar sesuai PP Nomor 35 Tahun 2005 adalah: (i) menjaminterpenuhinya kebutuhan dalam negeri; (ii) melindungi kelestarian sumber daya alam;(iii) mengantisipasi pengaruh kenaikan harga yang cukup drastis dari barang eksportertentu di pasar internasional; dan (iv) menjaga stabilitas harga barang tertentu di dalamnegeri.Sesuai dengan tujuan tersebut, maka penerimaan bea keluar dalam APBN bisa saja padasaat tertentu mengalami penurunan, karena adanya kebijakan pemerintah untukmenurunkan tarif bea keluar agar pengusaha/eksportir terdorong untuk mengeksporkelebihan produksinya. Sebaliknya, apabila industri hilir dalam negeri mengalamikekurangan pasokan bahan baku, maka Pemerintah dapat mengambil kebijakan untukmenghambat ekspor barang tersebut dengan cara menaikkan tarif bea keluar. Barangekspor tertentu yang terkena bea keluar saat ini, antara lain kelapa sawit, CPO dan produkturunannya, produk kayu, rotan, dan kulit.Langkah-langkah yang telah ditempuh dalam rangka meningkatkan penerimaan beakeluar antara lain: (i) melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti DepartemenIII-42 NK dan RAPBN 2008