Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Kebijakan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2008Bab IVkebutuhan air baku, serta rehabilitasi 4 buah embung atau bendung. Sementara itu,untuk mengurangi dampak bencana alam yang disebabkan oleh daya rusak air, baikberupa banjir, longsor maupun kerusakan pantai, telah dilakukan pemasangan danpengoperasian peralatan pendugaan banjir (flood forecasting) di 4 wilayah sungai,pembangunan prasarana pengendali banjir dengan debit banjir rencana 10 tahunan padasungai sepanjang 783 km, penyediaan sarana pengamanan bangunan vital di 5 waduk,operasi dan pemeliharaan sungai rata-rata sepanjang 174 km pertahun, sertapembangunan pengamanan pantai sepanjang 60,4 km. Dalam upaya meningkatkankeandalan ketersediaan air, telah dilakukan operasi dan pemeliharaan bagi 121 buahwaduk per tahun, pembangunan 2 waduk pada tahun 2006 dan 3 waduk pada tahun2007, pembangunan 199 embung, serta pembangunan sumur-sumur air tanah(groundwater) di daerah-daerah kekurangan air. Selain itu, telah diupayakan TMC/hujan buatan untuk menambah ketersediaan air di beberapa waduk di pulau Jawa.Untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, hasil-hasil yangtelah dicapai antara lain: (i) diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun2006 tentang Irigasi; (ii) dilakukannya pembahasan akhir mengenai Peraturan Presidententang Dewan Sumber Daya Air; (iii) terbentuknya 31 balai pengelolaan sumber dayaair wilayah sungai; serta (iv) tersusunnya norma, standar, pedoman, dan manual bidangsumber daya air. Dalam hal penataan data dan informasi, telah dilakukan pengembangansistem informasi di lingkungan kementerian/lembaga terkait di pusat dan daerah.Di bidang prasarana jalan, dalam kurun waktu yang sama, dapat dipertahankan kondisijalan nasional dan jembatan dalam kondisi mantap, masing-masing sekitar 81 persendari total jalan nasional sepanjang 34.628 kilometer, dan sebesar 66,57 persen atau sekitar307.062 meter panjang jembatan. Dengan kondisi tersebut, tingkat pelayanan prasaranajalan dapat ditingkatkan, seperti tercermin dari meningkatnya kecepatan rata-rata padajalan nasional dari 43,5 kilometer per jam pada tahun 2005 menjadi 44 kilometer perjam pada tahun 2006.Di bidang prasarana dan sarana perkeretaapian, peningkatan dukungan infrastrukturdiwujudkan selain dengan terlaksananya pembangunan jalur ganda, juga denganterselenggaranya pengadaan kereta penumpang kelas ekonomi sebanyak 20 unit danKRL hibah eks Jepang tahap I sebanyak 20 unit, rehabilitasi kereta penumpang kelasekonomi sebanyak 20 unit dan KRD sebanyak 8 unit, modifikasi KRL menjadi kereta reldiesel elektrik (KRD-E) 2 train set sebanyak 10 unit, serta pengadaan KRL-I prototipe 1train set sebanyak 4 unit.Di bidang prasarana dan sarana transportasi laut, peningkatan dukungan infrastrukturdalam periode yang sama diupayakan antara lain dengan terselenggaranya pembangunan12 pelabuhan kecil yang tergabung dalam Small Port Development Project, pembangunanlanjutan pelabuhan Dumai, pembangunan kapal navigasi sebanyak 4 unit, persiapanpembangunan Indonesia Ship Reporting System yang mencakup Selat Sunda dan SelatLombok dengan pusat pengendali di Tanjung Priok–Jakarta, persiapan pembangunanpelayanan informasi lalu lintas laut (vessel traffic service system) di Selat Malaka, sertapenyediaan pelayanan angkutan laut perintis sebanyak 58 trayek dan kewajibanpelayanan umum (Public Service Obligation) kelas ekonomi untuk 24 trayek yangdilakukan oleh PT Pelni di Papua, Kalimantan, Jawa, Sumatera, NTT, NTB, Maluku danSulawesi.NK dan RAPBN 2008IV-11