Perkembangan Ekonomi <strong>dan</strong> Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal <strong>RAPBN</strong> <strong>2008</strong>Bab IITabel II.6RINGKASAN APBN 2007, <strong>RAPBN</strong>-P 2007 <strong>dan</strong> <strong>RAPBN</strong> <strong>2008</strong>(dalam triliun rupiah)2007<strong>2008</strong>APBN% thdPDB<strong>RAPBN</strong>-P% thdPDB<strong>RAPBN</strong>% thdPDBA. Pendapatan Negara <strong>dan</strong> Hibah 723,1 19,1 684,5 18,0 761,4 17,7I. Penerimaan Dalam Negeri 720,4 19,1 681,8 17,9 759,3 17,61. Penerimaan Perpajakan 509,5 13,5 489,9 12,9 583,7 13,6a. Pajak Dalam Negeri 494,6 13,1 472,8 12,4 568,3 13,2i. Pajak penghasilan 261,7 6,9 250,0 6,6 305,3 7,11. PPh Migas 41,2 1,1 37,5 1,0 41,0 1,02. PPh Non-Migas 220,5 5,8 212,5 5,6 264,3 6,1ii. Pajak pertambahan nilai 161,0 4,3 152,1 4,0 186,6 4,3iii. Pajak bumi <strong>dan</strong> bangunan 21,3 0,6 22,0 0,6 24,2 0,6iv. BPHTB 5,4 0,1 4,0 0,1 4,9 0,1v. Cukai 42,0 1,1 42,0 1,1 44,4 1,0vi. Pajak lainnya 3,2 0,1 2,7 0,1 2,9 0,1b. Pajak Perdagangan Internasional 14,9 0,4 17,1 0,5 15,4 0,4i. Bea masuk 14,4 0,4 14,4 0,4 14,9 0,3ii. Pajak Ekspor/Bea Keluar 0,5 0,0 2,7 0,1 0,5 0,02. Penerimaan Negara Bukan Pajak 210,9 5,6 191,9 5,0 175,6 4,1a. Penerimaan SDA 146,3 3,9 112,2 2,9 119,8 2,8i. Migas 139,9 3,7 105,4 2,8 112,3 2,6ii. Non Migas 6,4 0,2 6,7 0,2 7,4 0,2b. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN 19,1 0,5 21,6 0,6 20,4 0,5c. Surplus Bank Indonesia 0,0 0,0 13,7 0,4 0,0 0,0d. PNBP Lainnya 45,6 1,2 44,5 1,2 35,5 0,8II. Hibah 2,7 0,1 2,7 0,1 2,1 0,0B. Belanja Negara 763,6 20,2 746,4 19,6 836,4 19,4I. Belanja Pemerintah Pusat 504,8 13,4 493,9 13,0 564,6 13,11. Belanja Pegawai 101,2 2,7 99,9 2,6 129,5 3,02. Belanja Barang 72,2 1,9 62,5 1,6 52,4 1,23. Belanja Modal 73,1 1,9 68,3 1,8 101,5 2,44. Pembayaran Bunga Utang 85,1 2,3 86,3 2,3 91,5 2,15. Subsidi 102,9 2,7 105,2 2,8 92,6 2,26. Belanja Hibah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,07. Bantuan Sosial 51,4 1,4 47,5 1,2 67,4 1,68. Belanja Lainnya 18,8 0,5 24,2 0,6 29,6 0,7II. Belanja Ke Daerah 258,8 6,8 252,5 6,6 271,8 6,31. Dana Perimbangan 250,3 6,6 244,1 6,4 262,3 6,1a. Dana Bagi Hasil 68,5 1,8 62,2 1,6 64,5 1,5b. Dana Alokasi Umum 164,8 4,4 164,8 4,3 176,6 4,1c. Dana Alokasi Khusus 17,1 0,5 17,1 0,4 21,2 0,52. Dana Otonomi Khusus <strong>dan</strong> Peny. 8,5 0,2 8,5 0,2 9,5 0,2C. Keseimbangan Primer 44,6 1,2 24,3 0,6 16,5 0,4D. Surplus/Defisit <strong>Anggaran</strong> (A - B) -40,5 -1,1 -62,0 -1,6 -75,0 -1,7E. Pembiayaan (I + II) 40,5 1,1 62,0 1,6 75,0 1,7I. Pembiayaan Dalam Negeri 55,1 1,5 74,6 2,0 91,7 2,11. Perbankan dalam negeri 13,0 0,3 10,6 0,3 0,3 0,02. Non-perbankan dalam negeri 42,1 1,1 64,0 1,7 91,4 2,1a. Privatisasi (neto) 2,0 0,1 2,0 0,1 1,5 0,0b. Penj aset program restrukturisasi perbankan 1,5 0,0 1,7 0,0 0,3 0,0c. Surat Berharga Negara (neto) 40,6 1,1 62,3 1,6 91,6 2,1d. Dukungan Infrastruktur -2,0 -0,1 -2,0 -0,1 -2,0 0,0II. Pembiayaan Luar negeri (neto) -14,6 -0,4 -12,6 -0,3 -16,7 -0,41. Penarikan Pinjaman LN (bruto) 40,3 1,1 42,4 1,1 43,0 1,02. Pembyr. Cicilan Pokok Utang LN -54,8 -1,6 -55,1 -1,4 -59,7 -1,41) Perubahan satu angka dibelakang koma terhadap angka penjumlahan adalah karena pembulatanSumber: Departemen <strong>Keuangan</strong>NK <strong>dan</strong> <strong>RAPBN</strong> <strong>2008</strong>II-49
Bab II Perkembangan Ekonomi <strong>dan</strong> Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal <strong>RAPBN</strong> <strong>2008</strong>memberikan stimulus fiskal dalam batas-batas kemampuan keuangan negara. Dalamrangka melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal tersebut Pemerintahmengupayakan pengendalian defisit anggaran secara bertahap. Dalam tahun 2006 defisitAPBN terkendali pada tingkat 0,9 persen terhadap PDB, lebih tinggi dibandingkan dengandefisit APBN Tahun 2005 sebesar 0,5 persen terhadap PDB. Sementara itu dalam tahun2007, defisit anggaran diperkirakan meningkat menjadi sebesar 1,6 persen terhadap PDB.Dalam rangka melaksanakan pengendalian <strong>dan</strong> pemantauan defisit anggaran secaranasional, Pemerintah telah melakukan konsolidasi pengendalian defisit APBN <strong>dan</strong> defisitAPBD melalui penetapan Peraturan Menteri <strong>Keuangan</strong> Nomor 45/PMK.02/2006 tentangPedoman Pelaksanaan <strong>dan</strong> Mekanisme Pemantauan Defisit <strong>Anggaran</strong> Pendapatan <strong>dan</strong>Belanja Daerah <strong>dan</strong> Pinjaman Daerah. Dalam PMK tersebut ditetapkan bahwa jumlahkumulatif defisit APBN <strong>dan</strong> defisit APBD tidak melebihi 3,0 persen dari proyeksi PDBtahun yang bersangkutan. Untuk tahun anggaran 2007 telah ditetapkan pula PeraturanMenteri <strong>Keuangan</strong> Nomor 72/PMK.02/2006 tentang Batas Maksimal Jumlah KumulatifDefisit <strong>Anggaran</strong> Pendapatan <strong>dan</strong> Belanja Negara (APBN), <strong>dan</strong> <strong>Anggaran</strong> Pendapatan<strong>dan</strong> Belanja Daerah (APBD), Batas maksimal Defisit APBD Masing-masing Daerah, <strong>dan</strong>Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah untuk Tahun <strong>Anggaran</strong> 2007.Beberapa faktor yang menyebabkan naiknya defisit APBN 2007 adalah: (i) realisasipenerimaan perpajakan dalam tahun 2006 yang berada di bawah target penerimaanperpajakan yang telah ditetapkan, (ii) program peningkatan produksi beras 2 juta tondalam tahun 2007 membutuhkan dukungan pembiayaan yang cukup besar,(iii) penanganan bencana lumpur Sidoarjo, (iv) penanganan banjir di Jabodetabek,(v) peningkatan subsidi pangan terkait naiknya harga beras, serta (vi) pengembanganenergi alternatif.Dengan a<strong>dan</strong>ya tekanan yang cukup besar pada APBN tahun 2007, maka pengendalianterhadap total defisit APBD perlu terus dilakukan. Sampai dengan bulan Juni 2007,terdapat 249 daerah yang APBD-nya mengalami defisit, yang terdiri 20 daerah provinsi,180 daerah kabupaten, <strong>dan</strong> 49 daerah kota. Namun demikian, hanya 14 daerah provinsi,102 daerah kabupaten, <strong>dan</strong> 36 daerah kota yang mengalami defisit APBD lebih dari 5,0persen terhadap perkiraan pendapatan daerahnya. Dalam kaitannya dengan konsolidasipengendalian defisit APBN <strong>dan</strong> defisit APBD tersebut, batas maksimal defisit APBD yangdiatur dalam PMK Nomor 45/PMK.02/2006 tidak termasuk defisityang dibiayai dari SiLPA sertapencairan <strong>dan</strong>a ca<strong>dan</strong>gan.Dalam tahun <strong>2008</strong> jumlah kumulatifdefisit <strong>RAPBN</strong> <strong>dan</strong> defisit RAPBDdiproyeksikan akan mengalamipeningkatan. Hal ini sejalan dengankebijakan ekonomi makro tahun<strong>2008</strong> yang diarahkan untukmewujudkan percepatanpertumbuhan ekonomi gunamengatasi permasalahanpengangguran <strong>dan</strong> kemiskinan.% Terhadap PDB0-0,2-0,4-0,6-0,8-1-1 ,2-1 ,4-1 ,6-1 ,8Grafik II.33Perkembangan Defisit APBN 2003-2006,<strong>RAPBN</strong>P 2007, <strong>dan</strong> <strong>RAPBN</strong> <strong>2008</strong>-1 ,7-1 ,3-0,5-0,9-1 ,6-1 ,72003 2004 2005 2006 2007 <strong>2008</strong>Sum ber: Departem en <strong>Keuangan</strong>II-50 NK <strong>dan</strong> <strong>RAPBN</strong> <strong>2008</strong>
- Page 1 and 2:
NOTA KEUANGANDANRANCANGAN ANGGARANP
- Page 3 and 4:
Daftar IsiHalaman2.3.4.3. Peningkat
- Page 6 and 7:
Daftar IsiBAB VI5.4.4. Dampak Kebij
- Page 8 and 9:
Daftar TabelDAFTAR TABELTabel II.1
- Page 10 and 11:
Daftar TabelHalamanTabel V.13Tabel
- Page 12 and 13:
Daftar GrafikDAFTAR GRAFIKHalamanGr
- Page 14 and 15:
Daftar GrafikHalamanGrafik III.23 T
- Page 16 and 17:
Daftar BoksDAFTAR BOKSHalamanBoks I
- Page 18 and 19:
PendahuluanBab IBAB IPENDAHULUAN1.1
- Page 20 and 21:
PendahuluanBab IDampak dari kebijak
- Page 22 and 23:
PendahuluanBab Imodal pemerintah, s
- Page 24 and 25: PendahuluanBab Iekonomi di negara-n
- Page 26 and 27: Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Poko
- Page 28 and 29: Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Poko
- Page 30 and 31: Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Poko
- Page 32 and 33: Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Poko
- Page 34 and 35: Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Poko
- Page 36 and 37: Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Poko
- Page 38 and 39: Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Poko
- Page 40 and 41: Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Poko
- Page 42 and 43: Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Poko
- Page 44 and 45: Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Poko
- Page 46 and 47: Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Poko
- Page 48 and 49: Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Poko
- Page 50 and 51: Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Poko
- Page 52 and 53: Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Poko
- Page 54 and 55: Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Poko
- Page 56 and 57: Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Poko
- Page 58 and 59: Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Poko
- Page 60 and 61: Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Poko
- Page 62 and 63: Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Poko
- Page 64 and 65: Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Poko
- Page 66 and 67: Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Poko
- Page 68 and 69: Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Poko
- Page 70 and 71: Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Poko
- Page 72 and 73: Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Poko
- Page 76 and 77: Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Poko
- Page 78 and 79: Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Poko
- Page 80 and 81: Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Poko
- Page 82 and 83: Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Poko
- Page 84 and 85: Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Poko
- Page 86 and 87: Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Poko
- Page 88 and 89: Pendapatan NegaraBab IIIBAB IIIPEND
- Page 90 and 91: Pendapatan NegaraBab III15. Penerbi
- Page 92 and 93: Pendapatan NegaraBab IIIUraianTabel
- Page 94 and 95: Pendapatan NegaraBab IIIkomunikasi
- Page 96 and 97: Pendapatan NegaraBab IIITabel III.
- Page 98 and 99: Pendapatan NegaraBab IIIpersentase3
- Page 100 and 101: Pendapatan NegaraBab IIITabel III.6
- Page 102 and 103: Pendapatan NegaraBab IIIBoks III .2
- Page 104 and 105: Pendapatan NegaraBab IIIPada tangga
- Page 106 and 107: Pendapatan NegaraBab IIIAgung terha
- Page 108 and 109: Pendapatan NegaraBab IIIURAIANTabel
- Page 110 and 111: Pendapatan NegaraBab IIIGrafik III.
- Page 112 and 113: Pendapatan NegaraBab IIITingginya p
- Page 114 and 115: Pendapatan NegaraBab IIIpenerimaan
- Page 116 and 117: Pendapatan NegaraBab III3. PNBP Dep
- Page 118 and 119: Pendapatan NegaraBab III6. PNBP Dep
- Page 120 and 121: Pendapatan NegaraBab IIIkenavigasia
- Page 122 and 123: Pendapatan NegaraBab III3.3.2. Perk
- Page 124 and 125:
Pendapatan NegaraBab IIIakan mening
- Page 126 and 127:
Pendapatan NegaraBab IIIamandemen t
- Page 128 and 129:
Pendapatan NegaraBab IIITabel III.1
- Page 130 and 131:
Pendapatan NegaraBab IIIPerindustri
- Page 132 and 133:
Pendapatan NegaraBab IIIpenerimaan
- Page 134 and 135:
Pendapatan NegaraBab IIIPenerimaan
- Page 136 and 137:
Pendapatan NegaraBab IIIyang diperk
- Page 138 and 139:
Pendapatan NegaraBab IIIPenerimaan
- Page 140 and 141:
Pendapatan NegaraBab IIIperhitungan
- Page 142 and 143:
Pendapatan NegaraBab IIIIndonesia j
- Page 144 and 145:
Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja P
- Page 146 and 147:
Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja P
- Page 148 and 149:
Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja P
- Page 150 and 151:
Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja P
- Page 152 and 153:
Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja P
- Page 154 and 155:
Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja P
- Page 156 and 157:
Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja P
- Page 158 and 159:
Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja P
- Page 160 and 161:
Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja P
- Page 162 and 163:
Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja P
- Page 164 and 165:
Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja P
- Page 166 and 167:
Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja P
- Page 168 and 169:
Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja P
- Page 170 and 171:
Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja P
- Page 172 and 173:
Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja P
- Page 174 and 175:
Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja P
- Page 176 and 177:
Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja P
- Page 178 and 179:
Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja P
- Page 180 and 181:
Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja P
- Page 182 and 183:
Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja P
- Page 184 and 185:
Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja P
- Page 186 and 187:
Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja P
- Page 188 and 189:
Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja P
- Page 190 and 191:
Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja P
- Page 192 and 193:
Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja P
- Page 194 and 195:
Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja P
- Page 196 and 197:
Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja P
- Page 198 and 199:
Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja P
- Page 200 and 201:
Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja P
- Page 202 and 203:
Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja P
- Page 204 and 205:
Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja P
- Page 206 and 207:
Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja P
- Page 208 and 209:
Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja P
- Page 210 and 211:
Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja P
- Page 212 and 213:
Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja P
- Page 214 and 215:
Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja P
- Page 216 and 217:
Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja P
- Page 218 and 219:
Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja P
- Page 220 and 221:
Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja P
- Page 222 and 223:
Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja P
- Page 224 and 225:
Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja P
- Page 226 and 227:
Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja P
- Page 228 and 229:
Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja P
- Page 230 and 231:
Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja P
- Page 232 and 233:
Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja P
- Page 234 and 235:
Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja P
- Page 236 and 237:
Bab VKebijakan Desentralisasi Fiska
- Page 238 and 239:
Bab VKebijakan Desentralisasi Fiska
- Page 240 and 241:
Bab VKebijakan Desentralisasi Fiska
- Page 242 and 243:
Bab VKebijakan Desentralisasi Fiska
- Page 244 and 245:
Bab VKebijakan Desentralisasi Fiska
- Page 246 and 247:
Bab VKebijakan Desentralisasi Fiska
- Page 248 and 249:
Bab VKebijakan Desentralisasi Fiska
- Page 250 and 251:
Bab VKebijakan Desentralisasi Fiska
- Page 252 and 253:
Bab VKebijakan Desentralisasi Fiska
- Page 254 and 255:
Bab VKebijakan Desentralisasi Fiska
- Page 256 and 257:
Bab VKebijakan Desentralisasi Fiska
- Page 258 and 259:
Bab VKebijakan Desentralisasi Fiska
- Page 260 and 261:
Bab VKebijakan Desentralisasi Fiska
- Page 262 and 263:
Bab VKebijakan Desentralisasi Fiska
- Page 264 and 265:
Bab VKebijakan Desentralisasi Fiska
- Page 266 and 267:
Bab VKebijakan Desentralisasi Fiska
- Page 268 and 269:
Bab VKebijakan Desentralisasi Fiska
- Page 270 and 271:
Bab VKebijakan Desentralisasi Fiska
- Page 272 and 273:
Bab VKebijakan Desentralisasi Fiska
- Page 274 and 275:
Bab VKebijakan Desentralisasi Fiska
- Page 276 and 277:
Bab VKebijakan Desentralisasi Fiska
- Page 278 and 279:
Bab VKebijakan Desentralisasi Fiska
- Page 280 and 281:
Bab VKebijakan Desentralisasi Fiska
- Page 282 and 283:
Bab VKebijakan Desentralisasi Fiska
- Page 284 and 285:
Bab VKebijakan Desentralisasi Fiska
- Page 286 and 287:
Bab VKebijakan Desentralisasi Fiska
- Page 288 and 289:
Bab VKebijakan Desentralisasi Fiska
- Page 290 and 291:
Bab VKebijakan Desentralisasi Fiska
- Page 292 and 293:
Bab VKebijakan Desentralisasi Fiska
- Page 294 and 295:
Bab VKebijakan Desentralisasi Fiska
- Page 296 and 297:
Bab VKebijakan Desentralisasi Fiska
- Page 298 and 299:
Bab VKebijakan Desentralisasi Fiska
- Page 300 and 301:
Bab VKebijakan Desentralisasi Fiska
- Page 302 and 303:
Bab VKebijakan Desentralisasi Fiska
- Page 304 and 305:
Bab VKebijakan Desentralisasi Fiska
- Page 306 and 307:
Bab VIPembiayaan Defisit Anggaran,
- Page 308 and 309:
Bab VIPembiayaan Defisit Anggaran,
- Page 310 and 311:
Bab VIPembiayaan Defisit Anggaran,
- Page 312 and 313:
Bab VIPembiayaan Defisit Anggaran,
- Page 314 and 315:
Bab VIPembiayaan Defisit Anggaran,
- Page 316 and 317:
Bab VIPembiayaan Defisit Anggaran,
- Page 318 and 319:
Bab VIPembiayaan Defisit Anggaran,
- Page 320 and 321:
Bab VIPembiayaan Defisit Anggaran,
- Page 322 and 323:
Bab VIPembiayaan Defisit Anggaran,
- Page 324 and 325:
Bab VIPembiayaan Defisit Anggaran,
- Page 326 and 327:
Bab VIPembiayaan Defisit Anggaran,
- Page 328 and 329:
Bab VIPembiayaan Defisit Anggaran,
- Page 330 and 331:
Bab VIPembiayaan Defisit Anggaran,
- Page 332 and 333:
Bab VIPembiayaan Defisit Anggaran,
- Page 334 and 335:
Bab VIPembiayaan Defisit Anggaran,
- Page 336 and 337:
Bab VIPembiayaan Defisit Anggaran,
- Page 338 and 339:
Bab VIPembiayaan Defisit Anggaran,
- Page 340 and 341:
Bab VIPembiayaan Defisit Anggaran,
- Page 342 and 343:
Bab VIPembiayaan Defisit Anggaran,
- Page 344 and 345:
Bab VIPembiayaan Defisit Anggaran,
- Page 346 and 347:
Bab VIPembiayaan Defisit Anggaran,
- Page 348 and 349:
Bab VIPembiayaan Defisit Anggaran,
- Page 350 and 351:
Bab VIPembiayaan Defisit Anggaran,
- Page 352 and 353:
Bab VIPembiayaan Defisit Anggaran,
- Page 354 and 355:
Bab VIPembiayaan Defisit Anggaran,
- Page 356 and 357:
Bab VIPembiayaan Defisit Anggaran,
- Page 358 and 359:
Bab VIPembiayaan Defisit Anggaran,
- Page 360 and 361:
Bab VIPembiayaan Defisit Anggaran,
- Page 362 and 363:
Bab VIPembiayaan Defisit Anggaran,
- Page 364 and 365:
Bab VIPembiayaan Defisit Anggaran,
- Page 366 and 367:
Bab VIPembiayaan Defisit Anggaran,
- Page 368 and 369:
Bab VIPembiayaan Defisit Anggaran,
- Page 370 and 371:
Bab VIPembiayaan Defisit Anggaran,
- Page 372 and 373:
Bab VIPembiayaan Defisit Anggaran,
- Page 374 and 375:
Bab VIPembiayaan Defisit Anggaran,
- Page 376 and 377:
Bab VIPembiayaan Defisit Anggaran,
- Page 378 and 379:
Bab VIPembiayaan Defisit Anggaran,
- Page 380 and 381:
Bab VIPembiayaan Defisit Anggaran,
- Page 382 and 383:
Bab VIPembiayaan Defisit Anggaran,
- Page 384 and 385:
Bab VIPembiayaan Defisit Anggaran,
- Page 386 and 387:
Lampiran 1Lampiran 1RINGKASAN ANGGA
- Page 388 and 389:
Lampiran 3Lampiran 3PENERIMAAN NEGA
- Page 390 and 391:
Lampiran 5Lampiran 5BELANJA PEMERIN
- Page 392 and 393:
Lampiran 6KODE ORGANISASI JUMLAH(1)
- Page 394 and 395:
Lampiran 6KODE ORGANISASI JUMLAH(1)
- Page 396 and 397:
Lampiran 6KODE ORGANISASI JUMLAH(1)
- Page 398 and 399:
Lampiran 6KODE ORGANISASI JUMLAH(1)
- Page 400 and 401:
Lampiran 6KODE ORGANISASI JUMLAH(1)
- Page 402 and 403:
Lampiran 6KODE ORGANISASI JUMLAH(1)
- Page 404 and 405:
Lampiran 6KODE ORGANISASI JUMLAH(1)
- Page 406 and 407:
Lampiran 7KODE FUNGSI/SUB FUNGSI JU
- Page 408:
Lampiran 9Lampiran 9PEMBIAYAAN DEFI