Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab VKebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah1) Setiap tahunnya, terjadi peningkatan jumlah alokasi DAU (termasuk danapenyesuaian). Namun demikian, kenaikan besaran alokasi DAU tersebut belumsepenuhnya sebanding dengan jumlah daerah yang terus mengalami pemekarandari tahun ke tahun.2) Selain itu, besaran proporsi celah fiskal dalam formula DAU harus diperbesarperannya dari tahun ke tahun untuk mengoptimalkan peran formula murni ataucelah fiskal sehingga memberikan manfaat lebih besar kepada daerah-daerahmiskin/marginal yang lebih membutuhkan.Sementara itu, DAK ke depan diharapkan dapat dipertajam dari aspek perumusan kriteria,pengalokasian, penggunaan, serta monitoring dan supervisi atas penggunaannya.Instrumen DAK tetap berpijak pada UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 39 yang menyatakanbahwa DAK yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengantujuan membantu mendanai kegiatan khusus, yang merupakan urusan daerah dan sesuaidengan prioritas nasional.Penentuan prioritas dan besaran alokasi pada bidang-bidang yang akan didanai DAKdiharapkan lebih mengarah kepada pelayanan dasar masyarakat seperti bidanginfrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Arah kebijakan ke depan dalam pengelolaandana alokasi khusus antara lain:1) Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan dibawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana danprasarana fisik pelayanan dasar yang sudah merupakan urusan daerah2) Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah pesisir dankepulauan, perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, serta termasukkategori ketahanan pangan3) Dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai urusandaerah dialihkan secara bertahap melalui mekanisme DAK.5.3.3. Harmonisasi Dana Desentralisasi dengan DanaDekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yangDigunakan untuk Mendanai Urusan DaerahSebagaimana disebutkan dalam bagian sebelumnya, dalam praktek penganggaran masihdijumpai adanya duplikasi dan tumpang tindih pendanaan dalam kerangka desentralisasi,dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, sebagai akibat dari belum jelasnya pembagiankewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Guna mengurangikemungkinan terjadinya tumpang tindih pendanaan dalam pelaksanaan desentralisasifiskal di masa mendatang, maka keberadaan dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan,dan dana desentralisasi harus dikelola secara profesional oleh para pengguna anggaran/pengelola keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Profesionalismedalam pengelolaan keuangan menuntut perlunya harmonisasi dan sinergitas penggunaandana-dana dimaksud guna menjamin terselenggaranya transparansi dan akuntabilitasdalam pengelolaan keuangan agar dapat memberi dampak pada peningkatan efisiensibelanja pemerintah pusat di daerah.V-48 NK dan RAPBN 2008