Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2008Bab IIdaerah tertentu dan produk tertentu, (ii) dalam bidang belanja negara, dilakukan melaluipeningkatan anggaran belanja pusat yang tercermin pada kenaikan belanja kementeriandan lembaga. Pada sisi lain, upaya stimulus fiskal melalui belanja negara juga dilakukandengan cara mendorong peningkatan secara signifikan belanja modal untuk penyediaaninfrastruktur dasar guna menunjang percepatan pembangunan ekonomi. Selain itu, terkaitprogram pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas, belanjabantuan sosial diupayakan meningkat secara signifikan dalam tahun 2008. Alokasibelanja ke daerah dalam bentuk DAK juga merupakan bentuk stimulus fiskal bagiperkembangan perekonomian di daerah. Kedua, memantapkan kondisi ketahanan fiskalyang berkelanjutan dengan cara: (i) melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskaldengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan, (ii) menjagakeseimbangan primer (yaitu pendapatan dikurangi belanja di luar pembayaran bungautang) terus positif, dan (iii) memantapkan strategi pengelolaan utang guna mengurangirisiko dinamika eksternal.Dengan arah kebijakan fiskal tersebut, maka sasaran defisit anggaran dalam tahun 2008ditetapkan sebesar 1,7 persen terhadap PDB lebih tinggi daripada realisasi defisit anggarantahun 2006 yang sebesar 0,9 persen terhadap PDB, dan juga lebih tinggi daripada perkiraandefisit anggaran tahun 2007 sebesar 1,6 persen terhadap PDB. Meskipun demikian darisisi pembiayaan, rasio utang terhadap PDB ditargetkan semakin menurun.Secara lebih rinci, pokok-pokok kebijakan fiskal baik dalam bidang pendapatan negaramaupun belanja negara dapat dijelaskan sebagai berikut. Pokok-pokok kebijakan dalambidang pendapatan negara meliputi bidang perpajakan dan PNBP. Dalam bidangperpajakan, beberapa arahan pokok kebijakan dalam tahun 2008 meliputi: (i) sasarantax ratio dalam tahun 2008 sebesar 13,6 persen atau secara nominal meningkat sebesar19,1 persen dibandingkan penerimaan perpajakan dalam RAPBN-P Tahun 2007,(ii) kebijakan perpajakan diarahkan untuk meningkatkan penerimaan negara dengantetap memberikan insentif fiskal secara terbatas guna mendukung percepatanpembangunan ekonomi, (iii) reformasi sistem administrasi perpajakan yang mencakup;reformasi kebijakan perpajakan, amandemen UU perpajakan, kepabeanan, dan cukai,modernisasi fungsi pendukung seperti pembentukan KPP Pratama di seluruh wilayah,modernisasi fungsi penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan, serta modernisasi fungsiadministrasi kepabeanan dan cukai.Dalam bidang PNBP, pokok-pokok kebijakan yang akan diambil mencakup: (i) pencariansumur-sumur/ladang minyak baru untuk meningkatkan volume lifting minyak mentah,(ii) pemeliharaan sumur-sumur minyak yang ada agar produktivitasnya tidak menurun,(iii) optimalisasi, efisiensi dan efektifitas PNBP yang berasal dari penerimaan SDA,(iv) intensifikasi upaya pencegahan illegal logging, illegal mining, dan illegal fishing,(v) peningkatan kesehatan dan kinerja BUMN disertai penerapan Good CorporateGovernance (GCG), (vi) peninjauan dan penyempurnaan peraturan PNBP Kementerian/Lembaga, dan (vii) peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pungutan PNBP diberbagai Kementerian/Lembaga.Sementara itu, dari sisi belanja negara, beberapa hal yang menjadi pokok-pokok kebijakanbelanja pemerintah pusat meliputi: (i) meningkatkan kesejahteraan aparatur negaramelalui kebijakan kenaikan gaji pokok dan pemberian gaji ke-13, (ii) meningkatkan fungsipelayanan publik sejalan dengan upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaanNK dan RAPBN 2008II-47