Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko FiskalBab VIMatriks Rencana Kerja Pembiayaan SyariahRencana KerjaNo. Program Strategi UmumJangka PendekJangka MenengahJangka Panjang1. Pengelolaan SBSN - peningkatan efektivitas - Penyiapan InfrastrukturHukum, pasar, dankelembagaan- Penerbitan SBSN untukpembiayaan proyek-proyek APBNPenerbitan SBSN terbatasdan efisiensi dalampemanfaatan sumbersumberpembiayaanberbasis syariah- Penyiapan Barang MilikNegara sebagai underlyingasset- Penerbitan sukuk jangka pendekuntuk mengaktifkan pasar uangsyariah di dalam negeriuntuk keperluanbenchmarking danpengembangan pasarkeuangan syariah- pengendalian jumlahpembiayaan APBN yangbersumber dari pinjaman- Penyiapan struktur SBSNdan pelaksanaanPenerbitan SBSNberbasis syariah padatingkat biaya dan risikoyang terkendali- Penerbitan SBSN untuk investorRitel (Sukuk Ritel)2. PengelolaanPinjaman BerbasisSyariahMonitoring dan evaluasidalam rangka peningkatanefektivitas dan efisiensidalam pemanfaatan danapinjaman berbasis syariahPenetapan jumlah maksimal Pengadaan komitmen(kuota) pinjaman berbasis syariah pinjaman berbasis syariahdalam rangka pengendalian terbatas hanya untukjumlah pembiayaan APBN yang keperluan pembiayaanbersumber dari pinjaman proyek APBN dalamkerangka SBSN1. Pembiayaan Utang Dalam Negeri, yang terdiri dari:a. Penerbitan Surat Berharga Negara Dalam Negeri neto sebesar Rp66,8 triliun yangberasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) berupa Obligasi Negaratermasuk Obligasi Negara Ritel (ORI), dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN)serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);2. Pembiayaan Utang Luar Negeri, yang terdiri dari:a. Penerbitan Surat Berharga Negara Valas sebesar Rp24,8 triliun yang berasal daripenerbitan SBN valas dan SBSN valas;b. Penarikan pinjaman luar negeri sebesar Rp43,0 triliun yang berasal dari penarikanpinjaman program sebesar Rp19,1 triliun dan pinjaman proyek sebesar Rp23,9 triliun;danc. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri sebesar Rp59,7 triliun;NK dan RAPBN 2008VI-17