Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko FiskalBab VI6.3.3.3. Proyek Pembangunan Jalan Tol Jakarta Outer Ring RoadII (JORR II)Rencana pembangunan proyek jalan tol JORR II merupakan salah satu bagian dari programpemerintah yang telah mendapatkan persetujuan prinsip dari Menteri Keuangan. Dalampersetujuan prinsip dimaksud, Pemerintah bersedia memberikan dukungan terkait denganrisiko politik dan risiko kinerja proyek. Bentuk dukungan pemerintah atas risiko kinerjaproyek antara lain berupa kesanggupan Pemerintah untuk menanggung sebagian darikelebihan harga tanah dari yang telah disepakati dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tolakibat adanya kenaikan harga pada saat pembebasan lahan. Total nilai investasi untukpembangunan proyek jalan tol JORR II diperkirakan sebesar Rp9,2 triliun, dengan rinciansebagaimana tertera pada Tabel VI.19.Tabel VI.19Proyek Pembangunan Jalan Tol JORR IINoRuasPanjangBiaya pengadaantanahBiayaKonstruksiTotal Investasikm Rp miliar Rp miliar Rp miliar1 Cengkareng - Batu Ceper – Kunciran 15,22 1.314,00 1.049,00 2.363,002 Kunciran - Serpong 11,19 899 948 1.847,003 Serpong - Cinere 10,14 648 942 1.590,004 Cimanggis - Cibitung 25,39 933,1 2.425,90 3.359,00Jumlah61,94 3.794,10 5.364,90 9.159,00Sumber: Departemen Pekerjaan Umum (data diolah)Meskipun telah mendapatkan persetujuan prinsip, untuk tahun 2008 diperkirakan belumada risiko fiskal terkait dengan proyek ini karena pada tahun tersebut proses pembebasanlahan belum selesai.6.3.3.4. Proyek Pembangunan MonorailProyek lain yang juga mendapat dukungan pemerintah adalah Proyek PembangunanMonorail. Dukungan pemerintah diberikan dalam bentuk pemberian jaminan untukmenutup kekurangan (shortfall) atas batas minimum penumpang sebesar 160.000penumpang per hari, dengan nilai maksimal jaminan sebesar US$11,25 juta per tahun selama5 tahun, terhitung sejak Proyek Monorail Jakarta (green line dan blue line) beroperasikomersial dengan kemampuan angkut sebesar 270.000 penumpang per hari. Pemberiandukungan pemerintah ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2006tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Pembangunan Proyek Monorail Jakartadan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.02/2007 tentang Petunjuk PelaksanaanPemberian Jaminan Pemerintah untuk Pembangunan Proyek Monorail Jakarta.Pada tahun 2008, diperkirakan belum ada risiko fiskal terkait dengan proyek ini karenaproyek monorail tersebut belum akan beroperasi pada tahun 2008.NK dan RAPBN 2008VI-63