Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Kebijakan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2008Bab IVbeban APBN dan 14,5 persen beban PT Taspen pada APBN 2007, menjadi 92,5 persenbeban APBN berbanding 7,5 persen beban PT Taspen dalam RAPBN 2008. Kebijakanperubahan sharing pembayaran pensiun antara beban APBN dan beban PT Taspentersebut terutama dimaksudkan untuk mengembalikan pendanaan program pensiun kearah sistem pay as you go murni, dimana pembayaran pensiun menjadi 100 persenbeban APBN. Pengembalian pola pendanaan program pensiun ke arah sistem pay asyou go tersebut merupakan salah satu upaya untuk menjaga agar dana pensiun yangdiperoleh dari akumulasi iuran peserta tidak habis dipakai untuk sharing pembayaranpensiun, sehingga dapat dijadikan modal awal untuk pendanaan program pensiun dengansistem yang lebih tepat. Selain itu, kenaikan anggaran kontribusi sosial juga berkaitandengan adanya kebijakan untuk memenuhi kewajiban iuran asuransi kesehatan (askes)yang menjadi beban pemerintah pusat melalui PT Askes, yang digunakan untukmendukung upaya perbaikan pelayanan asuransi kesehatan kepada pegawai, pensiunan,dan veteran non-tuvet, dan rencana pemberian dana kehormatan veteran.Seperti halnya pada belanja pegawai, kebijakan anggaran belanja barang juga diarahkanuntuk mendukung kegiatan pemerintahan, baik operasional maupun non-operasional,dalam rangka mempertahankan fungsi pelayanan publik instansi pemerintah, sertameningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas danpemeliharaan aset negara. Dalam tiga tahun terakhir, realisasi anggaran belanja barangmengalami peningkatan rata-rata 46,4 persen per tahun, dari Rp29.171,7 miliar (1,0persen terhadap PDB) dalam tahun 2005, menjadi Rp47.181,9 miliar (1,4 persen terhadapPDB) pada tahun 2006, dan diperkirakan Rp62.523,6 miliar (1,6 persen terhadap PDB)dalam RAPBN-P tahun 2007. Peningkatan alokasi anggaran belanja barang yang jauhlebih besar dari kenaikan harga barang secara umum (inflasi) menunjukkan peningkatanriil belanja barang tersebut cukup signifikan. Di satu sisi, peningkatan belanja barangtersebut berkaitan dengan adanya perkembangan jumlah dan jenis kegiatan yangmembutuhkan dukungan anggaran operasional dan pemeliharaan, seperti reorganisasi,pemekaran satuan kerja baru, dan pembukaan kantor baru perwakilan RI di luar negeri.Namun di sisi lain, peningkatan belanja barang yang secara riil cukup besar tersebutdapat berarti pula menunjukkan semakin besarnya beban belanja operasional (overheadcost) pemerintah yang bersifat konsumtif. Mengingat biaya operasional tersebut bersifatkonsumtif, maka dampak multiplikasinya bagi peningkatan pertumbuhan ekonomimenjadi tidak optimal.Dalam periode yang sama, realisasi belanja modal yang diyakini mampu memberikanmultiplier effect yang lebih besar terhadap perekonomian secara keseluruhan, dalamtiga tahun terakhir justru memiliki peningkatan yang lebih rendah (rata-rata 44,1 persen)dibandingkan dengan peningkatan realisasi belanja barang, yaitu dari Rp32.888,8 miliar(1,2 persen terhadap PDB) dalam tahun 2005, menjadi Rp54.951,9 miliar (1,6 persenterhadap PDB) pada tahun 2006, dan diperkirakan menjadi Rp68.314,1 miliar (1,8 persenterhadap PDB) dalam RAPBN-P tahun 2007. Meskipun meningkat cukup besar, namunsampai saat ini belanja modal untuk investasi masih lebih kecil daripada overheadcost (belanja barang). Mengingat Capital Expenditure mempunyai multiplier effectyang jauh lebih besar, maka kecenderungan melambatnya pertumbuhan belanjamodal dimaksud merupakan salah satu faktor penyebab relatif lambatnyapertumbuhan ekonomi Indonesia dibandingkan pertumbuhan ekonomi China atauIndia.NK dan RAPBN 2008IV-85