Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko FiskalBab VIb. Kinerja yang terukur melalui penetapan parameter dan indikator kinerja.c. Akuntabilitas yaitu setiap kegiatan pengelolaan utang negara harus dapatdipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangandan prosedur operasi standar yang berlaku.d. Profesional, yaitu pengelolaan utang negara dilaksanakan dengan mengutamakankeahlian yang berlandaskan kode etik, praktik yang terbaik dengan memperhatikanketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.e. Pertanggungjawaban, yaitu semua kegiatan pengelolaan utang negara akandipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku.4. Pemilihan instrumen pembiayaan yang sesuai dengan sumber dan penggunaan.5. Kebijakan penerbitan International Bonds hanya dilakukan dalam rangka benchmarking,natural hedging, general budget purposes dan diversifikasi basis investor.6.3. Risiko FiskalPengungkapan risiko fiskal diperlukan terutama dalam rangka keterbukaan (transparency)dan kesinambungan (sustainability) fiskal, yaitu bahwa pengungkapan risiko fiskal diperlukanuntuk menciptakan keterbukaan tentang posisi fiskal Pemerintah dan untuk lebih menjaminterjaganya kesinambungan pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran.RAPBN Tahun 2008 sebagaimana diuraikan sebelumnya disusun berdasarkan berbagaiasumsi dan estimasi yang tersedia pada saat penyusunan, yang mungkin akan berbeda darirealisasinya. Perbedaan antara asumsi serta estimasi dengan realisasinya perlu dicermatikarena dapat berdampak pada pelaksanaan APBN. Salah satu cara untuk mencermati haltersebut adalah dengan mencantumkan subbab Risiko Fiskal dalam Nota Keuangan danRAPBN Tahun 2008.Sebagai subbab yang baru ada dalam Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2008, Risiko Fiskalakan memuat beberapa hal yang berpotensi menimbulkan risiko pada APBN, yaitu: (i)sensitivitas asumsi ekonomi makro, (ii) utang pemerintah, (iii) proyek pembangunaninfrastruktur, (iv) Badan Usaha Milik Negara, (v) program pensiun dan Tunjangan HariTua Pegawai Negeri Sipil, (vi) desentralisasi fiskal, (vii) Bank Indonesia, (viii) LembagaPenjamin Simpanan, (ix) tuntutan hukum kepada Pemerintah, (x) keanggotaan organisasiinternasional, (xi) bencana alam, dan (xii) lumpur Sidoarjo.6.3.1. Sensitivitas Asumsi Ekonomi MakroDalam penyusunan RAPBN, ada beberapa indikator ekonomi makro yang digunakan sebagaidasar perhitungan, yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga SBI 3 bulan,nilai tukar rupiah, harga minyak mentah ICP, dan lifting minyak. Indikator-indikator tersebutmerupakan asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi acuan bagi perhitungan besaran-NK dan RAPBN 2008VI-53