Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan Keuangan DaerahBab VGrafik V.8Proporsi Alokasi Dasar terhadap DAU, 2002 - 2007180.000,060,0160.000,050,0140.000,0120.000,040,0miliar rupiah100.000,080.000,030,0Persen60.000,020,040.000,010,020.000,0-2002 2003 2004 2005 2006 2007TahunDAU Alokasi Dasar Proporsi Alokasi Dasar thd DAU-Pada tahun 2006-2007, AD merupakan perkiraan kebutuhan gaji Pegawai Negeri SipilDaerah (PNSD), yang dihitung berdasarkan realisasi gaji PNSD masing-masing daerahper bulan Juni, yang besarannya disesuaikan dengan asumsi-asumsi tertentu.Tingkat penyebaran alokasi DAU pada kabupaten/kota pada dasarnya relatif sama denganprovinsi, yaitu daerah-daerah yang baru mengalami pemekaran dan memiliki kebutuhanbelanja pegawai yang relatif rendah. Kondisi tersebut juga terkait dengan pola distribusiDAU yang ditentukan berdasarkan variabel-variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal,dimana untuk tiga variabel, yaitu jumah penduduk, luas wilayah, dan PDRB per kapitamerupakan penjumlahan dari seluruh kabupaten/kotanya, sedangkan variabel IndeksKemahalan Konstruksi (IKK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendapatan AsliDaerah (PAD), dan DBH bukan merupakan penjumlahan dari seluruh kabupaten/kotayang ada dalam provinsi. Di sisi lain, proporsi alokasi untuk 434 kabupaten/kota dan 33provinsi, masing-masing sebesar 90 persen dan 10 persen menghasilkan rasio distribusiper daerah untuk provinsi dibanding kabupaten/kota sebesar 60:40. Hal ini berarti bahwarata-rata alokasi DAU provinsi masih lebih dominan dibandingkan dengan kabupaten/kota.Berbeda dengan sifat DBH dan DAU, DAK yang dialokasikan kepada daerah digolongkanke dalam bantuan yang bersifat khusus (specific grant). Dalam dua tahun pertamapelaksanaan desentralisasi fiskal, seluruh realisasi DAK bersumber dari dana reboisasi(DR), yang dialokasikan sebesar 40 persen dari penerimaannya. Selanjutnya, mulai tahun2003, kepada daerah tidak hanya diberikan alokasi DAK DR, akan tetapi juga DAK Nondanareboisasi (Non-DR). DAK Non-DR merupakan dana yang bersumber daripendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untukmembantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai denganprioritas nasional.NK dan RAPBN 2008V-13