Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2008Rp47.839,8 miliar. Jumlah tersebut, sebagian besar (70,5 persen) dialokasikan untukprogram-program di bidang transportasi dan di bidang pertanian dalam arti luas.Sementara itu, sejalan dengan upaya untuk meningkatkan pertahanan negara, sertameningkatkan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas, dalam tigatahun terakhir (2005–2007) alokasi anggaran melalui program-program pada FungsiPertahanan dan Fungsi Ketertiban dan Keamanan, juga mengalami peningkatan. Padatahun 2005, realisasi anggaran pada fungsi pertahanan mencapai Rp21.562,2 miliar,kemudian meningkat menjadi Rp24.426,1 miliar pada tahun 2006, dan diperkirakanmenjadi Rp29.391,2 miliar pada tahun 2007. Sementara itu, pada tahun 2005 realisasianggaran melalui program-program pada fungsi Ketertiban dan Keamanan mencapaiRp15.617,3 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp23.743,1 miliar pada tahun 2006,dan diperkirakan menjadi Rp22.791,5 miliar pada tahun 2007.Sejalan dengan prioritas untuk penguatan kemampuan pertahanan dan pemantapankeamanan dalam negeri, alokasi anggaran bagi program-program pada fungsipertahanan serta fungsi ketertiban dan keamanan dalam RAPBN 2008 direncanakanmasing-masing sebesar Rp33.756,2 miliar dan Rp27.359,1 miliar. Anggaran pada fungsipertahanan tersebut sebagian besar (28,2 persen) dialokasikan untuk programpengembangan pertahanan integratif, dan program pengembangan pertahanan matradarat, laut dan udara. Sedangkan alokasi pada fungsi ketertiban dan keamanan, sebagianbesar (25,4 persen) dialokasikan untuk program pengembangan sumber daya manusiakepolisian dan program pengembangan sarana dan prasarana kepolisian, serta programpemeliharaan Kamtibmas.Selanjutnya, realisasi dan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsidalam tahun 2005-2008 dapat diikuti dalam Tabel IV.3.4.4.3. Belanja Pemerintah Pusat Menurut JenisSesuai dengan amanat pasal 11 ayat (5) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentangKeuangan Negara, rincian belanja negara menurut jenis belanja (sifat ekonomi), terdiridari: (i) belanja pegawai, (ii) belanja barang, (iii) belanja modal, (iv) pembayaran bungautang, (v) subsidi, (vi) belanja hibah, (vii) bantuan sosial, dan (viii) belanja lain-lain.Seperti halnya rincian belanja menurut fungsi, rincian belanja pemerintah pusat menurutjenis belanja bukan merupakan dasar pertimbangan utama untuk mengalokasikananggaran belanja. Rincian belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja (sifat ekonomi)merupakan turunan (derivatif) dari pengalokasian anggaran belanja menurut programdan kegiatan. Rincian belanja menurut jenis belanja pada dasarnya merupakan rinciandari kombinasi biaya input dari program dan kegiatan yang diselenggarakan pemerintahdalam rangka mencapai sasaran output dan outcome.Dalam tiga tahun terakhir, bagian terbesar (61,1 persen) dari alokasi anggaran belanjapemerintah pusat masih didominasi oleh belanja wajib (non-discretionary expenditures),seperti belanja pegawai (17,6 persen), pembayaran bunga utang (17,8 persen), dan subsidi(25,7 persen), sedangkan porsi alokasi anggaran untuk belanja yang bersifat tidakmengikat (discretionary expenditures) mencapai 38,9 persen, seperti belanja barangIV-82 NK dan RAPBN 2008