12.07.2015 Views

Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Kebijakan Desentralisasi Fiskal <strong>dan</strong> Pengelolaan <strong>Keuangan</strong> DaerahBab Vpeningkatan sebesar Rp11.770,2 miliar, atau 7,1 persen apabila dibandingkan denganalokasi DAU dalam <strong>RAPBN</strong>-P tahun 2007 sebesar Rp164.787,4 miliar.Rencana alokasi DAU nasional tahun <strong>2008</strong> tersebut akan dialokasikan masing-masinguntuk provinsi sebesar Rp17.655,8 miliar (10 persen dari total DAU nasional), <strong>dan</strong> bagikabupaten/kota sebesar Rp158.901,9 miliar (90 persen dari total DAU nasional). Apabiladibandingkan dengan pagu alokasi DAU Provinsi <strong>dan</strong> DAU Kabupaten/Kota tahunsebelumnya masing-masing sebesar Rp16.478,7 miliar <strong>dan</strong> Rp148.308,7 miliar, makarencana alokasi DAU provinsi <strong>dan</strong> DAU kabupaten/kota tahun <strong>2008</strong> tersebut berartimasing-masing naik 7,1 persen.Sesuai dengan amanat UU Nomor 33 Tahun 2004, maka mulai tahun <strong>2008</strong> terdapatperubahan yang signifikan dalam kebijakan pengalokasian DAU. Pasal 107 ayat (2) UUNomor 33 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa perhitungan alokasi DAU berdasarkanformula dilaksanakan secara penuh mulai tahun anggaran <strong>2008</strong>. Perhitungan DAU tahun<strong>2008</strong> berdasarkan formula tersebut akan menghasilkan alternatif alokasi DAU sebesarnol (tidak mendapatkan DAU), lebih kecil, sama dengan, <strong>dan</strong> lebih besar dari DAUtahun 2007.Dengan mempertimbangkan fungsi DAU, selain sebagai equalization grant, juga sebagaisalah satu instrumen hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat <strong>dan</strong> PemerintahanDaerah yang masih sangat dibutuhkan oleh daerah, maka dalam tahun <strong>2008</strong> disampingakan menerapkan formula tersebut secara konsisten, Pemerintah juga akanmengalokasikan DAU minimal sebesar 25 persen dari DAU tahun 2007 (di luar <strong>dan</strong>apenyesuaian) kepada daerah yang memperoleh DAU tahun <strong>2008</strong> lebih kecil dari DAUtahun 2007 di luar <strong>dan</strong>a penyesuaian, dengan ketentuan sebagai berikut:(a)(b)Bagi daerah yang mengalami penurunan DAU senilai 75 persen atau lebih sampaidengan 100 persen (tidak memperoleh DAU atau DAU sama dengan nol), akandialokasikan DAU tahun <strong>2008</strong> sebesar 25 persen dari DAU tahun 2007 di luarDana Penyesuaian.Bagi daerah yang mengalami penurunan DAU lebih kecil dari 75 persen, akandialokasikan DAU tahun <strong>2008</strong> sesuai dengan hasil perhitungan berdasarkanformula.Untuk menutup penurunan DAU sebagaimana dimaksud pada butir (a), pemerintahmengalokasikan <strong>dan</strong>a penyesuaian DAU.Dana Alokasi KhususSecara umum arah kebijakan pengalokasian DAK tahun <strong>2008</strong> adalah sebagai berikut:1. Diprioritaskan untuk membantu daerah dengan kemampuan keuangan di bawahrata-rata nasional dalam rangka men<strong>dan</strong>ai kegiatan penyediaan sarana <strong>dan</strong> prasaranafisik pelayanan dasar masyarakat yang telah menjadi urusan daerah;2. Menunjang percepatan pembangunan sarana <strong>dan</strong> prasarana di daerah pesisir <strong>dan</strong>pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil,daerah rawan banjir <strong>dan</strong> longsor, serta daerah yang termasuk kategori daerahketahanan pangan <strong>dan</strong> daerah pariwisata;NK <strong>dan</strong> <strong>RAPBN</strong> <strong>2008</strong>V-65

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!