Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2008Bab IIDalam tiga tahun terakhir alokasi belanja ke daerah dalam rangka pelaksanaandesentralisasi fiskal menunjukkan peningkatan baik dari besaran nominalnya maupunrasionya terhadap PDB. Bila dalam tahun 2005 total alokasi belanja ke daerah mencapaisebesar Rp150,5 triliun (5,4 persen terhadap PDB), dalam tahun 2006 besarnya alokasibelanja ke daerah meningkat menjadi Rp226,2 triliun (6,8 persen terhadap PDB). Dalamtahun 2007, alokasi belanja ke daerah meningkat kembali menjadi Rp252,5 triliun (6,6persen terhadap PDB). Alokasi belanja ke daerah dalam APBN terdiri dariDanaPerimbangan serta Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Penyeimbang.Alokasi dana perimbangan yang merupakan komponen terbesar dalam alokasi belanjake daerah senantiasa menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. DanaPerimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan DanaAlokasi Khusus (DAK). Dalam tahun 2007, alokasi dana perimbangan mencapai Rp244,1triliun atau 6,4 persen terhadap PDB. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan denganalokasi dana perimbangan tahun 2006 yaitu sebesar Rp222,1 triliun (6,7 persen terhadapPDB). Alokasi dana perimbangan tersebut diperkirakan akan terus mengalamipeningkatan yang cukup signifikan dalam tahun 2008 seiring dengan kenaikanPendapatan Dalam Negeri (PDN) Neto.Sejalan dengan peningkatan alokasibelanja ke daerah dalam rangkapemantapan pelaksanaan desentralisasifiskal, alokasi DBH dalam tiga tahunterakhir juga mengalami kenaikan.Dalam tahun 2006, alokasi DBHmencapai sebesar Rp64,9 triliun,meningkat cukup tajam dibandingkandengan alokasi DBH tahun 2005 sebesarRp49,7 triliun. Kenaikan yang cukupsignifikan ini terutama berasal dari DBHminyak dan gas (migas) yang terkaitdengan kenaikan harga minyak ICP dipasar internasional. Sementara itutriliun rupiahGrafik II.32Perkembangan Alokasi Belanja ke Daerahdalam tahun 2007, besarnya alokasi DBH sedikit mengalami penurunan menjadi sebesarRp62,2 triliun akibat menurunnya harga minyak dunia dan apresiasi nilai tukar rupiah.Perhitungan DBH migas sangat dipengaruhi oleh perkembangan asumsi harga minyakinternasional dan nilai tukar rupiah.DAU dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskalantardaerah (horizontal fiscal imbalance) guna mendanai kebutuhan daerah dalamrangka pelaksanaan desentralisasi. DAU diberikan dalam bentuk block grant sehinggapenggunaannya merupakan kewenangan penuh daerah. Berdasarkan UU Nomor 33Tahun 2004, total pagu DAU nasional ditetapkan sekurang-kurangnya 25,5 persen dariPenerimaan Dalam Negeri Neto (PDN setelah dikurangi dengan Bagian Daerah danDana Reboisasi) dalam APBN. Dalam tahun 2006 dan 2007, alokasi DAU ditetapkansebesar 26 persen dari PDN neto. Adapun pembagian DAU antara kabupaten/kota danprovinsi adalah 90 persen untuk daerah kabupaten/kota dan 10 persen untuk daerahprovinsi.1801601401201008060402002005 2006 2007DBH DA U DA K Dana Otsus dan PenySum ber: Departem en KeuanganNK dan RAPBN 2008II-41