Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Bab IV Kebijakan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2008direncanakan mencapai Rp1.338,4 miliar, atau naik 37,3 persen bila dibandingkan pagualokasi bantuan PSO yang diperkirakan dalam RAPBN-P tahun 2007 sebesar Rp975,0miliar. Jumlah tersebut terdiri dari alokasi bantuan PSO untuk PT KAI Rp588,4 miliar,PT Pelni Rp650,0 miliar, dan PT Posindo Rp100,0 miliar. Alokasi bantuan PSO untuk PTKAI akan digunakan untuk subsidi terhadap kereta api kelas ekonomi jarak jauh, jaraksedang, dan lokal, KRD Jabotadek dan Non Jabotabek, serta Kereta Api Listrik; sedangkanalokasi bantuan PSO untuk PT Pelni akan digunakan untuk penyediaan tugas umumlayanan jasa angkutan transportasi laut kelas ekonomi. Sementara itu, alokasi bantuanPSO PT Posindo akan digunakan untuk mendukung tugas layanan jasa pos pada kantorcabang luar kota dan kota terpencil.Sementara itu, pos anggaran belanja hibah yang direncanakan untuk menampungpengeluaran-pengeluaran pemerintah, berupa bantuan sukarela yang tidak bersifatmengikat kepada negara-negara lain dan atau berbagai organisasi internasional, dalamtiga tahun terakhir tidak disediakan alokasi anggarannya, sehingga realisasinya nihil.Di samping pembayaran transfer (transfer payment) yang dilakukan dalam bentuksubsidi kepada badan usaha, dalam APBN juga dialokasikan transfer bantuan secaralangsung kepada masyarakat dalam bentuk bantuan sosial, baik berupa transfer uangataupun barang yang diberikan oleh Pemerintah atau melalui kementerian/lembagaguna melindungi masyarakat yang kurang mampu dan/atau terkena musibah. Posbantuan sosial ini dibedakan atas bantuan untuk penanggulangan bencana, dan bantuansosial yang diberikan melalui kementerian/lembaga.Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, realisasi bantuan sosial, baik yang dialokasikanuntuk penanggulangan bencana, maupun yang langsung diberikan kepada masyarakatmelalui kementerian/lembaga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dariRp24.903,5 miliar (0,9 persen terhadap PDB) pada tahun 2005 menjadi Rp40.708,6miliar (1,2 persen terhadap PDB) pada tahun 2006, dan diperkirakan mencapai sebesarRp47.532,0 miliar (1,2 persen terhadap PDB) dalam RAPBN-P tahun 2007. Peningkatanalokasi anggaran bantuan sosial tersebut, terutama berkaitan dengan: (i) meningkatnyaalokasi anggaran bencana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana alam di berbagaidaerah di Indonesia, seperti banjir di daerah Jabodetabek, dan gempa bumi di daerahYogyakarta dan Jawa Tengah; serta (ii) peningkatan dan perluasan program-programbantuan langsung kepada masyarakat, seperti pemberian dana Bantuan OperasionalSekolah (BOS) dan pengobatan gratis di Puskesmas dan kelas III rumah sakit untukmasyarakat miskin.Dalam RAPBN tahun 2008, alokasi anggaran bantuan sosial direncanakan mencapaiRp67.402,1 miliar atau 1,6 persen terhadap PDB. Jumlah ini, berarti mengalamipeningkatan Rp19.870,1 miliar (41,8 persen) bila dibandingkan pagu alokasi bantuansosial yang diperkirakan dalam RAPBN-P 2007 sebesar Rp47.532,0 miliar. Rencanaalokasi anggaran bantuan sosial dalam tahun 2008 tersebut akan digunakan masingmasinguntuk: (i) dana penanggulangan bencana alam Rp3.000,0 miliar; dan (ii) danabantuan sosial melalui kementerian/lembaga Rp64.402,1 miliar.Alokasi dana penanggulangan bencana alam tersebut, berarti mengalami peningkatanRp1.000,0 miliar atau sebesar 50,0 persen bila dibandingkan dengan pagu alokasi danacadangan bencana alam yang diperkirakan dalam RAPBN-P tahun 2007 sebesarIV-90 NK dan RAPBN 2008