Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Pembiayaan Defisit Anggaran, Pengelolaan Utang, dan Risiko FiskalBab VIBAB VIPEMBIAYAAN DEFISIT ANGGARAN, PENGELOLAANUTANG, DAN RISIKO FISKAL6. 1. Pembiayaan Defisit Anggaran6.1.1. Kebijakan Umum dan Kebutuhan PembiayaanKebijakan umum pembiayaan anggaran antara lain meliputi penetapan sasaran surplus/defisit anggaran berdasarkan proyeksi realisasi penerimaan negara maupun rencana alokasibelanja negara. Penetapan defisit anggaran tergantung pada kebijakan fiskal yang akandiambil Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena hakbudget juga dimiliki oleh DPR. Defisit tersebut beserta kebutuhan pembiayaan untuk investasidan penyertaan modal negara, akan ditutup melalui pembiayaan anggaran yang berasaldari utang dan non-utang. Strategi pembiayaan anggaran perlu dilakukan secara tepat danhati-hati agar sumber-sumber pembiayaan anggaran digunakan seoptimal mungkin untukmenghindari terjadinya penumpukan beban fiskal di masa mendatang yang berpotensimengganggu kesinambungan fiskal (fiscal sustainability). Kesinambungan fiskal dapattercapai apabila defisit anggaran dapat terkendali namun dengan tetap memberikan stimulusfiskal sekaligus mampu menjamin kemampuan membayar kembali seluruh kewajiban secaratepat waktu.Sepanjang tahun 2001-2005, kebijakan defisit anggaran lebih diarahkan untuk konsolidasifiskal melalui upaya peningkatan pendapatan negara dan hibah dan disertai denganpeningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara. Defisit anggaran berhasil ditekan dari2,4 persen terhadap PDB pada tahun 2001 menjadi 0,5 persen terhadap PDB pada tahun2005.Sejak tahun 2006, rasio defisit anggaran terhadap PDB meningkat dari 0,9 persen terhadapPDB pada tahun 2006 menjadi 1,6 persen terhadap PDB pada tahun 2007, karena kebijakanPemerintah untuk memberikan stimulus fiskal dalam rangka mendorong pertumbuhanekonomi. Meskipun demikian, peningkatan rasio defisit terhadap PDB tetap memperhatikanketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu jumlahkumulatif defisit APBN dan APBD dibatasi tidak melebihi 3,0 persen terhadap PDB tahunbersangkutan.Pemerintah memiliki berbagai pilihan pembiayaan anggaran yaitu melalui rekeningPemerintah, privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penjualan aset negara melaluiPT Perusahaan Pengelolaan Aset (PT. PPA), dan pengadaan utang melalui penerbitan SuratBerharga Negara (SBN) 1 dan penarikan Pinjaman Luar Negeri. Sebagaimana disajikan dalam1Surat Berharga Negara (SBN) terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). SUN meliputiObligasi Negara (ON) yaitu SUN dengan jangka waktu jatuh tempo lebih dari satu tahun, dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN)yaitu SUN dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun. ON telah diterbitkan sejak tahun 2002, sedangkan SPN mulai diterbitkanbulan Mei tahun 2007. SBSN diharapkan dapat segera diterbitkan setelah UU SBSN ditetapkan.NK dan RAPBN 2008VI-1