Nota Keuangan dan RAPBN 2008 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Kebijakan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2008Bab IVdengan fokus: (i) percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencanatsunami di Aceh-Nias dan percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa di DIY-Jateng, serta pasca bencana alam lainnya di berbagai daerah,dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.375,7 miliar; (ii) penjabaran rencana aksi nasionalpengurangan risiko bencana, dengan alokasi anggaran sebesar Rp127,4 miliar;(iii) pengembangan kemampuan kelembagaan dan SDM dalam sistem deteksi dini,mitigasi bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana dengan alokasi anggaransebesar Rp1.023,7 miliar; (iv) pendayagunaan penataan ruang nasional dan daerah yangberbasis pengurangan risiko bencana, dengan alokasi anggaran sebesar Rp283,8 miliar;serta (v) peningkatan pemberantasan penyakit menular dan penanggulangan flu burung,dengan alokasi anggaran sebesar Rp600,0 miliar.Sasaran utama yang akan dicapai dalam prioritas penanganan bencana dan penguranganrisiko bencana dalam tahun 2008, yaitu: (i) meningkatnya kinerja pemerintah danlembaga pendukung dalam penanganan pasca bencana, baik pada tahap tanggap daruratbencana maupun pemulihan pasca bencana, khususnya dalam penyelesaian rehabilitasidan rekonstruksi pasca bencana di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), KepulauanNias, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat,dan Sulawesi Tengah; serta (ii) meningkatnya kemampuan mitigasi serta kewaspadaanmasyarakat dalam menghadapi bencana melalui penerapan Rencana Aksi NasionalPengurangan Risiko Bencana, diantaranya dengan pendayagunaan penataan ruangwilayah, koordinasi kelembagaan pusat, propinsi, kabupaten/kota dan antar daerah, sertapemanfaatan berbagai teknologi yang terkait upaya pengurangan risiko bencana.4.4. Alokasi Anggaran Belanja Menurut UU KeuanganNegaraSesuai dengan amanat pasal 11 ayat (5) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentangKeuangan Negara, belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.Rincian belanja negara menurut organisasi disesuaikan dengan susunan kementeriannegara/lembaga pemerintah pusat. Sedangkan rincian belanja negara menurut fungsiterdiri dari: (1) pelayanan umum, (2) pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan,(4) ekonomi, (5) lingkungan hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7) kesehatan,(8) pariwisata dan budaya, (9) agama, (10) pendidikan, dan (11) perlindungan sosial.Sementara itu, rincian belanja negara menurut jenis belanja (sifat ekonomi), terdiri dari:(1) belanja pegawai, (2) belanja barang, (3) belanja modal, (4) pembayaran bunga utang,(5) subsidi, (6) belanja hibah, (7) bantuan sosial, dan (8) belanja lain-lain.Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat dan belanja ke daerah. Pada bab IVini hanya diuraikan mengenai belanja pemerintah pusat, sedangkan penjelasan mengenaibelanja ke daerah diuraikan dalam bab V.4.4.1. Belanja Pemerintah Pusat Menurut OrganisasiRincian belanja negara menurut organisasi dipengaruhi oleh perkembangan susunankementerian/lembaga, perkembangan jumlah bagian anggaran, serta perubahanNK dan RAPBN 2008IV-39